Komisi II DPR: Pimpinan Parpol Sudah Bertemu, Batas Parlemen 4-5% Paling Kuat

Ambang Batas Parlemen 4-5 Persen Menguat dalam Pembahasan RUU Pemilu

Beritanew.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu kembali menjadi perhatian setelah komunikasi antarpimpinan partai politik berlangsung. Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyampaikan bahwa angka ambang batas parlemen sebesar 4 hingga 5 persen menjadi pilihan yang paling kuat dipertimbangkan dalam rancangan tersebut.

Isu ini mencuat di tengah pertemuan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera yang membicarakan sejumlah agenda politik, termasuk rencana pembahasan RUU Pemilu. Pertemuan itu juga menegaskan keberlanjutan dukungan kedua partai terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Komunikasi Antarketua Umum Dinilai Penting

Dede menilai pertemuan para ketua umum partai merupakan langkah yang diperlukan untuk membangun kesepahaman sebelum pembahasan regulasi pemilu berkembang lebih jauh di parlemen. Ia mengatakan komunikasi di tingkat elite partai sudah terjadi, meski perkembangan berikutnya masih perlu ditunggu.

“Saya rasa harus. Harus ada pertemuan (antar ketum Parpol). Yang saya dengar sih sudah ada pertemuan, ya. Tetapi apakah ada pertemuan kedua? Kita tunggu saja,”

Pertemuan antarpimpinan partai memiliki arti penting karena aturan pemilu berkaitan langsung dengan desain kompetisi politik, representasi di DPR, serta tata cara partai memperoleh kursi parlemen. Kesepakatan politik di antara partai dapat memengaruhi arah pembahasan saat rancangan undang-undang masuk ke tahapan yang lebih formal.

Komisi II DPR sendiri menjadi salah satu ruang utama pembahasan isu kepemiluan. Karena itu, berbagai pandangan dari partai politik, kelompok masyarakat sipil, kalangan akademisi, dan pihak lain akan menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyusunan opsi aturan.

Sejumlah Opsi Disiapkan

Dede menjelaskan bahwa rancangan RUU Pemilu tidak hanya memuat satu pendekatan. DPR tengah menyiapkan beberapa alternatif yang dapat dipilih atau dikembangkan selama proses pembahasan berlangsung. Salah satu pertimbangannya berkaitan dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, sementara opsi lain berasal dari masukan masyarakat sipil dan akademisi.

“Pada dasarnya memang ada beberapa opsi. Kita ini kan sebenarnya kita membuat opsi. Opsi jika melaksanakan keputusan MK. Lalu opsi masukan-masukan dari civil society, akademisi, dan opsi jika kita menggunakan DPR versi lama,” katanya.

Keberadaan beberapa pilihan menunjukkan bahwa pembahasan ambang batas parlemen belum berada pada tahap keputusan akhir. Perdebatan mengenai angka parliamentary threshold biasanya berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan antara keterwakilan suara pemilih dan kebutuhan membentuk parlemen yang efektif.

Ambang batas parlemen merupakan batas minimal perolehan suara nasional yang harus dilewati partai agar dapat memperoleh kursi di DPR. Karena itu, perubahan angka dapat berdampak pada peluang partai untuk masuk parlemen serta distribusi suara dalam hasil pemilu legislatif.

Angka 7 Persen Dinilai Terlalu Tinggi

Dari berbagai kemungkinan yang tersedia, Dede melihat batas 4 atau 5 persen sebagai angka yang paling berpeluang digunakan. Ia belum memastikan apakah pilihan tersebut telah menjadi keputusan, namun menyebut ambang 7 persen berpotensi terlalu tinggi.

“Memang angka 4 atau 5% ini yang paling kuat. Tetapi saya belum tahu, kalau sudah diputuskan atau belum. Kalau 7% mungkin terlalu tinggi. 4% atau 5%,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa rentang tersebut masih dapat diterima secara rasional. Dede juga menyebut sejumlah negara memakai angka ambang batas yang serupa dalam sistem pemilunya.

“Saya pikir ini sesuatu yang masih sangat masuk di dalam rasio kita. Karena di beberapa negara pun juga menggunakan angka yang sama,” tambahnya.

Jika angka 4 atau 5 persen akhirnya dipilih, pembahasannya tetap akan membutuhkan kesepakatan politik dan perumusan teknis dalam RUU Pemilu. Penetapan ambang batas tidak berdiri sendiri, karena berhubungan dengan ketentuan lain dalam sistem pemilu, termasuk mekanisme konversi suara menjadi kursi dan desain daerah pemilihan.

Golkar dan PKS Bahas Dukungan Pemerintahan hingga RUU Pemilu

Sehari sebelumnya, Golkar dan PKS menggelar pertemuan di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, pada Senin, 14 September. Dalam agenda itu hadir Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia beserta jajaran partainya, serta Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf bersama pengurus PKS.

Pembicaraan kedua partai mencakup peluang kerja sama politik, posisi PKS dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, serta rencana pembahasan RUU Pemilu. Pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa isu kepemiluan turut menjadi bagian dari komunikasi di antara partai-partai pendukung pemerintah.

Bahlil menilai PKS menempati posisi yang baik dalam koalisi. Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa Presiden Prabowo menghargai keberadaan PKS dalam pemerintahan.

“PKS memiliki positioning yang bagus dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dan sejauh yang saya tahu, Presiden Prabowo sangat menghargai eksistensi PKS dalam koalisi,” kata Bahlil dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).

Sementara itu, Al Muzzammil Yusuf menjelaskan bahwa keputusan PKS berada di dalam koalisi didasari oleh kesamaan visi. Baginya, keberhasilan pemerintahan bukan hanya menjadi tugas presiden dan wakil presiden, tetapi juga tanggung jawab partai pendukung.

“Pernah ada yang menanyakan keberadaan PKS di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya jawab, karena Pak Prabowo sangat akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak pernah menyudutkan umat. Jadi bagi kami, kesuksesan Presiden Prabowo juga menjadi tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi,” ujar Al Muzzammil.

Dengan pembicaraan politik yang terus berjalan, arah final ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu masih akan ditentukan melalui proses legislasi. Angka 4 hingga 5 persen kini menjadi opsi yang paling menonjol, tetapi keputusan resminya tetap menunggu pembahasan dan kesepakatan lebih lanjut di DPR.