Mendagri Dorong Percepatan Pembentukan Satgas MBG di Daerah

Kemendagri Percepat Pembentukan Satgas MBG di Seluruh Daerah

Beritanew.com – Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk segera membentuk satuan tugas Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dipandang penting agar pelaksanaan program prioritas Presiden dapat berjalan lebih terkoordinasi hingga tingkat daerah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran program MBG. Pembentukan satgas diharapkan membuat koordinasi, pengawasan, dan pelaksanaan layanan pemenuhan gizi di setiap wilayah menjadi lebih terarah.

Hingga saat ini, Kemendagri mencatat 223 daerah telah memiliki Satgas MBG. Daerah lain diminta segera menyusul agar kesiapan penyelenggaraan program tidak timpang antarwilayah. Tito memberikan batas waktu satu minggu bagi pemerintah daerah yang belum membentuk satgas.

“Ada sebagian besar sudah terbentuk, ada yang belum. Sehingga tadi saya meminta kepada yang belum, saya berikan waktu seminggu untuk membuat Satgas MBG di tingkat daerah provinsi, kabupaten, kota,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2026).

Pengawasan SPPG Diperkuat

Arahan tersebut disampaikan setelah Tito memimpin Kick-Off Sosialisasi Surat Edaran Mendagri mengenai pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta.

Untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan, Tito telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Daerah. Surat edaran ini memberikan penegasan mengenai peran pemerintah daerah dalam menjaga mutu operasional SPPG sekaligus menjalankan pengawasan sesuai kewenangannya.

SPPG memiliki posisi penting dalam pelaksanaan MBG karena menjadi bagian dari layanan yang memastikan kebutuhan gizi penerima manfaat dipenuhi secara layak. Karena itu, fungsi pengawasan daerah tidak hanya berkaitan dengan kelancaran distribusi, tetapi juga dengan kualitas layanan dan ketepatan pelaksanaan di lapangan.

Satgas MBG di daerah diarahkan untuk bekerja bersama unsur Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG. Proses tersebut mengikuti petunjuk teknis serta ketentuan yang telah ditetapkan BGN.

Dalam pelaksanaannya, terdapat 14 indikator yang menjadi bagian dari pemeriksaan kelayakan operasional SPPG. Pengawasan juga mencakup mutu dan kesesuaian menu makanan, serta evaluasi untuk memastikan penerima manfaat memperoleh layanan sesuai sasaran. Pendekatan ini dimaksudkan agar pelaksanaan program tidak berhenti pada penyediaan makanan, melainkan turut menjaga standar layanan pemenuhan gizi.

Peluang Bagi Ekonomi Daerah

Tito melihat MBG tidak hanya memiliki tujuan sosial dan kesehatan. Jika dikelola dengan baik, program ini juga dapat memberi dampak ekonomi bagi daerah. Kebutuhan bahan pangan dalam skala besar dapat membuka ruang bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal untuk mengambil peran dalam rantai pasok.

“Karena off-takernya jelas, pembelinya jelas, petani, nelayan, ini akan sangat diuntungkan,” jelasnya.

Kepastian adanya pembeli menjadi unsur penting bagi produsen pangan daerah. Dalam konteks ini, keterhubungan antara pelaksanaan MBG dan potensi sumber daya lokal dapat membantu memperkuat aktivitas ekonomi di sekitar wilayah penyelenggaraan program. Pemerintah daerah memiliki peran untuk memastikan koordinasi tersebut berjalan sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku.

Selain mendorong perputaran ekonomi, program MBG diharapkan ikut mendukung pengendalian inflasi di daerah. Pengelolaan yang efektif dapat membantu menciptakan perencanaan kebutuhan pangan yang lebih tertata, sekaligus memberi peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan kapasitas produksi lokal.

Tito juga menilai keberhasilan program dapat berdampak pada upaya penurunan kemiskinan dan pembukaan kesempatan kerja. Efek tersebut dapat muncul melalui berbagai kegiatan pendukung, mulai dari pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, hingga pengawasan layanan gizi.

“Banyak sekali yang sekali pukul dengan kegiatan MBG ini, kalau sukses di daerah masing-masing itu kinerja mereka akan terangkat juga. Bukan hanya pemerintah pusat, [hasil kinerja] mereka juga akan terangkat,” pungkas Tito.

Capaian Daerah Akan Masuk Penilaian

Dukungan pemerintah daerah terhadap MBG direncanakan menjadi salah satu unsur penilaian dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi. Rencana ini diharapkan mendorong kepala daerah dan jajaran terkait untuk memperkuat kesiapan organisasi serta pengawasan program di wilayah masing-masing.

Bagi masyarakat, percepatan pembentukan satgas berarti adanya struktur koordinasi yang lebih jelas di tingkat lokal. Satgas diharapkan dapat membantu menyatukan peran pemerintah daerah, BGN, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan pemenuhan gizi.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus. Hadir pula Kepala BGN Sudaryono, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN Trenggono, serta pejabat terkait dari lingkungan Kemendagri dan BGN.

Dengan pembentukan satgas yang lebih merata, pemerintah berharap pelaksanaan MBG di daerah dapat semakin siap, terawasi, dan memberi manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat maupun perkembangan ekonomi lokal.