Rapat Bareng DPR, Menbud Paparkan Alokasi Anggaran 2027

Arah Anggaran Kebudayaan 2027 Dibahas di Senayan: Dari Diplomasi Global hingga Pemulihan Desa Adat Sade

Beritanew.com – Di ruang sidang Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, agenda strategis pembangunan kebudayaan nasional Indonesia memasuki fase penetapan arah fiskal. Komisi X DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Kementerian Kebudayaan pada Kamis (3/9/2026), sebuah forum yang mempertemukan delapan fraksi parlemen dengan jajaran pimpinan kementerian untuk menyelaraskan kebijakan budaya tahun 2027. Pertemuan ini bukan sekadar rutinitas tahunan; ia menjadi titik temu antara aspirasi legislator dan eksekutif dalam menentukan bagaimana negara mengalokasikan sumber daya untuk menjaga keberlangsungan warisan budaya sekaligus mendorong ekspansi pengaruh Indonesia di panggung internasional.

Visi Kebudayaan sebagai Tulang Punggung Pembangunan

Menteri Kebudayaan Fadli Zon membuka paparan dengan menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh lagi dipandang sebagai aktivitas marginal atau sekadar program pelestarian pasif. Dalam pandangannya, sektor budaya menempati posisi sentral dalam arsitektur pembangunan nasional yang berorientasi pada target Indonesia Emas 2045.

“Pembangunan kebudayaan bukan sekadar upaya pelestarian semata, melainkan kunci utama pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Kebudayaan adalah fondasi peradaban dan jati diri yang akan memperkokoh eksistensi bangsa kita di kancah global,” ujar Fadli, dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2026).

Pernyataan ini menggarisbawahi pergeseran paradigma: dari budaya sebagai objek yang dilindungi ke budaya sebagai instrumen aktif pembangunan ekonomi, sosial, dan diplomatik. Implikasinya, setiap rupiah yang dialokasikan ke sektor budaya kini diposisikan sebagai investasi strategis, bukan biaya pemeliharaan.

Struktur Anggaran 2027: Dua Pilar dan Prioritas Operasional

Pagu anggaran Kementerian Kebudayaan untuk tahun fiskal 2027 yang telah disepakati dalam rapat tersebut akan terbagi ke dalam dua pilar utama. Pilar pertama adalah Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan, yang mencakup pelindungan tradisi lokal, pemeliharaan infrastruktur ruang budaya publik—mulai dari museum hingga taman budaya—serta pelaksanaan diplomasi budaya di tingkat internasional. Pilar kedua adalah Program Dukungan Manajemen, yang menopang tata kelola internal kementerian.

Alokasi proporsional ini berarti bahwa pemerintah tidak lagi memperlakukan pelestarian dan pengembangan sebagai dua entitas terpisah. Keduanya berjalan paralel: melindungi warisan yang sudah ada sekaligus menciptakan ekosistem baru bagi ekspresi budaya kontemporer. Bagi pelaku seni di daerah, perubahan ini berpotensi membuka akses pendanaan yang selama ini terkonsentrasi di pusat.

Reformasi Sistem: Aplikasi Verifikasi dan Peran Proaktif Balai Provinsi

Di luar angka-angka fiskal, Fadli Zon memaparkan agenda pembenahan tata kelola yang bersifat struktural. Salah satu langkah konkret adalah pengembangan aplikasi verifikasi awal yang dirancang jauh lebih ramah pengguna, sehingga proses pengajuan dan pencairan dana tidak lagi terhambat oleh prosedur manual yang lambat.

Langkah lebih radikal dijadwalkan mulai tahun 2027: Balai Pelestarian Kebudayaan di setiap provinsi akan ditugaskan secara proaktif untuk mendampingi calon penerima bantuan. Mekanisme ini bertujuan memangkas lapisan birokrasi yang selama ini menjadi hambatan utama bagi komunitas seni kecil, sekaligus menutup celah potensi penyelewengan dana. Dengan menempatkan pendampingan di tingkat provinsi, jarak antara pengambil kebijakan dan pelaku budaya di akar rumput diharapkan menipis secara signifikan.

Pemulihan Desa Adat Sade: Tanggap Darurat Berbasis Direktif Presiden

Agenda rapat juga menyoroti isu mendesak: langkah tanggap darurat pelestarian budaya di Desa Adat Sade, Nusa Tenggara Barat, yang terdampak musibah kebakaran. Fadli Zon menjelaskan bahwa program pemulihan ini merupakan arahan direktif Presiden dan mensyaratkan sinergi lintas sektoral yang intensif.

Kementerian telah menjalin koordinasi erat dengan Gubernur NTB serta Menteri Sekretaris Negara guna memastikan bahwa proses pembangunan kembali berjalan dalam koridor pelestarian nilai adat, bukan sekadar rekonstruksi fisik bangunan.

“Rehabilitasi Desa Adat Sade akan dikawal langsung oleh Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi. Kami bertugas sebagai koordinator pelestariannya untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan efektif serta tetap menjaga nilai tradisi dan budaya yang ada,” kata Fadli.

Desa Adat Sade, yang terletak di kawasan terpencil Pulau Sumbawa, memiliki sistem sosial-budaya yang unik dan belum banyak terdokumentasi. Kehancuran akibat kebakaran bukan hanya kehilangan material, melainkan ancaman terhadap kelangsungan pengetahuan adat yang diwariskan secara lisan dan praktik. Keterlibatan langsung Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi dalam proses pemulihan menegaskan bahwa negara memandang kasus ini sebagai prioritas pelestarian, bukan sekadar bencana infrastruktur.

Kolaborasi Parlemen dan Isu Pemerataan Pendanaan

Fadli Zon menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi X DPR RI atas kemitraan strategis yang terjalin. Ia berharap sinergi tersebut berlanjut di tahun-tahun berikutnya untuk mendorong pemajuan kebudayaan yang akseleratif.

“Kolaborasi dan masukan dari seluruh fraksi merupakan energi bagi kami untuk terus memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia,” tutupnya.

Dalam sesi tanya jawab, perwakilan fraksi memberikan apresiasi sekaligus masukan konstruktif. Salah satu isu yang mendapat sorotan tajam adalah pemerataan akses pendanaan bagi pelaku seni dan budaya di akar rumput, khususnya dalam pengelolaan dana abadi kebudayaan melalui program Dana Indonesia Raya. Para legislator menekankan bahwa tanpa distribusi yang adil, program ini berisiko hanya melayani segelintir pelaku di kota besar.

Penguatan Kelembagaan: Empat Satuan Kerja Baru

Guna memastikan seluruh program prioritas dan perbaikan tata kelola berjalan optimal, Kementerian Kebudayaan mengumumkan pembentukan empat Satuan Kerja baru. Keempatnya meliputi: Pusat Layanan Pembiayaan Kebudayaan, Pusat Media Kebudayaan, Pusat Pelatihan SDM Kebudayaan, serta Inspektorat Investigasi. Pembentukan unit-unit ini menandai transisi dari model kementerian yang bersifat administratif ke model yang lebih operasional dan akuntabel.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo, Sekretaris Jenderal Bambang Wibawarta, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan, Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan Endah T.D. Retnoastuti, Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Ahmad Mahendra, beserta jajaran pejabat kementerian lainnya. Kehadiran lengkap struktur pimpinan ini menegaskan bahwa agenda 2027 bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan komitmen institusional menyeluruh.