Key Discussion: Bahlil Jelaskan Empat Alasan Ekspor Migas Tak Perlu Satu Pintu Lewat BUMN
Key Discussion menjadi topik utama dalam wawancara terkini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di acara IPA Convex 2026, ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Rabu (20/5). Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menjelaskan empat alasan mengapa kebijakan ekspor migas tidak perlu diatur secara monolitik melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang lebih luas kepada pelaku usaha dalam menjalankan operasional ekspor, sambil tetap menjaga kepentingan nasional.
Produksi Migas Dominasi Pasar Domestik
Salah satu alasan utama yang disampaikan Bahlil adalah dominasi produksi migas dalam pasar domestik. “Kebanyakan minyak dan gas bumi yang dihasilkan digunakan di dalam negeri, bukan untuk diekspor,” jelasnya. Menurutnya, kebijakan ini berbeda dari sektor lain yang seringkali melibatkan ekspor sebagai bagian dari strategi pemasaran. Dengan fokus pada kebutuhan lokal, Bahlil berpendapat bahwa kebijakan ekspor migas bisa lebih fleksibel tanpa perlu mengikat seluruh pelaku bisnis ke dalam satu jalur.
“Dengan skema ini, kita tidak perlu khawatir terjadi transfer pricing atau under-invoicing karena hampir tidak ada kelebihan produksi yang dikirim ke luar negeri,” tegas Bahlil.
Kemitraan Jangka Panjang dan Kepercayaan Pemegang Saham
Kebijakan ekspor migas tidak melibatkan BUMN secara mutlak karena sejumlah kontraktor kerja sama (KKKS) sudah memiliki kesepakatan jangka panjang dengan pemerintah. “Perusahaan-perusahaan KKKS, baik asing maupun nasional, sudah merencanakan proyek dari awal, sehingga tidak perlu kita mengatur ekspor melalui satu pintu,” tambah Bahlil. Kepercayaan terhadap kemitraan ini menjadi dasar bagi keputusan bahwa DHE (Dana Hasil Ekspor) bisa diberikan secara otomatis kepada pengusaha, tanpa dipungut secara wajib.
Menurut Bahlil, kebijakan ini memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mengoptimalkan keuntungan secara mandiri, selama sesuai dengan prinsip transparansi. Ia juga menyoroti bahwa investasi besar dalam eksplorasi migas menjadikan para pengusaha lebih hati-hati dalam mengatur produksi dan ekspor. “Karena mereka harus memenuhi kewajiban perjanjian jangka panjang, risiko kecurangan jadi lebih kecil,” imbuhnya.
Kebijakan Impor dan DHE untuk Pertumbuhan Ekonomi
Bahlil juga menyebutkan bahwa kebijakan impor migas akan menjadi bagian dari Key Discussion yang terus dilakukan pemerintah. Dalam pertemuan dengan perusahaan-perusahaan China di Jakarta, Selasa (19/5), ia menjelaskan bahwa DHE tidak akan dipungut dari pelaku usaha kecil dan menengah, sehingga mereka bisa memanfaatkannya untuk mengembangkan usaha lokal. “Pertumbuhan ekonomi lokal sangat bergantung pada pendapatan industri migas, dan DHE menjadi alat untuk mendorongnya,” kata Bahlil.
Keberlanjutan kebijakan ini menjadi fokus utama dalam Key Discussion, karena ekspor migas tidak bisa diterapkan secara statis. “Migas adalah sumber daya yang selamanya ada, sehingga kebijakan ini harus adaptif sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan negara,” lanjutnya. Bahlil menekankan bahwa pemerintah tidak ingin membatasi kebebasan bisnis, terutama untuk proyek-proyek strategis yang sudah direncanakan sejak lama.
Kemitraan Internasional dan Proyek Strategis
Dalam Key Discussion, Bahlil juga mengungkapkan kemitraan internasional yang sedang difinalisasi untuk proyek strategis senilai Rp239 triliun. Pertemuan di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (13/5), menunjukkan bahwa pemerintah sedang menganalisis potensi kerja sama dengan negara-negara lain untuk memperkuat kapasitas produksi dan hilirisasi. “Pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan komitmen dari mitra luar negeri, dan ini adalah bagian dari strategi jangka panjang,” ujarnya.
Bahlil menyoroti keberhasilan perusahaan energi asal Italia, Eni, dalam menemukan cadangan gas di Blok Ganal, Kalimantan Timur. Proyek ini diharapkan bisa mulai beroperasi pada 2028 dengan kapasitas produksi hingga 3.000 MMSCFD. Ia berharap kebijakan yang diterapkan dalam Key Discussion bisa menjadi contoh untuk pengembangan sumber daya migas di daerah lain, sehingga meningkatkan daya saing nasional.
