Dugaan Pelecehan di UIN Walisongo Soroti, Mahasiswa Dorong Dialog Terbuka dengan Rektor
Key Discussion – Mahasiswa UIN Walisongo Semarang menggelar dialog terbuka dengan Wakil Rektor 1 dan 3 sebagai respons terhadap dugaan pelecehan seksual yang disangkakan melibatkan seorang dosen berinisial Z. Sesi ini bertujuan untuk membuka ruang diskusi antara akademikus dan mahasiswa, serta mendorong rektorat untuk bertindak lebih responsif. Kasus ini telah menjadi perbincangan panas sejak tahun 2008, meskipun sebelumnya belum mendapat perhatian serius dari pihak kampus.
Dugaan Pelecehan Dapat Memicu Perubahan Kebijakan
Koordinator KSM UIN Walisongo, Farid Muhammad, menjelaskan bahwa dosen terduga berasal dari Fakultas Usuludin Humaniora. Ia mengungkapkan bahwa pelecehan ini tidak hanya terjadi dalam lingkungan kampus, tetapi juga memengaruhi reputasi institusi pendidikan Islam tersebut. “Perlu ada kebijakan yang lebih transparan untuk menghindari kejadian serupa,” tegas Farid, yang mengatakan bahwa mahasiswa ingin pihak kampus tidak lagi mengabaikan laporan korban.
“Kita semua sama kedudukannya di mata Allah SWT. Jangan sampai korban merasa terluka tanpa ada upaya pemecahan masalah yang jelas,” tambah Farid Muhammad.
Kasus yang mencuat melalui tangkapan layar vulgar di media sosial Instagram @pesan_uinws menunjukkan bahwa mahasiswa terus mengawasi situasi di lingkungan akademik. Meski korban belum melapor secara resmi, kejadian ini memicu kecemasan di kalangan mahasiswa dan meningkatkan perhatian terhadap pengelolaan kasus kekerasan seksual di kampus.
Rektorat Berkomitmen, Tapi Proses Penanganan Masih Lambat
Pihak UIN Walisongo, khususnya Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) serta Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), menegaskan komitmen untuk menuntaskan kasus ini. Wakil Rektor III UIN Walisongo, Umul Baroroh, mengatakan bahwa penyelidikan sedang berjalan, namun prosesnya tergantung pada laporan dari korban. “Kami tidak tinggal diam, dan investigasi sedang dilakukan secara intensif,” jelasnya.
Key Discussion terkait dengan regulasi yang diterapkan pemerintah, seperti Permendikbud 2024, dianggap sebagai sarana untuk memperkuat tindakan tegas. Namun, Umul menyoroti bahwa korban harus memulai proses laporan untuk memicu penegakan hukum. “Karena aturan hanya berlaku jika ada bukti yang valid,” tambahnya.
Dalam diskusi terbuka, para mahasiswa menyoroti pentingnya transparansi dalam penanganan kasus. Mereka menilai bahwa kebijakan yang selama ini diterapkan masih mengandalkan alur informasi internal, yang bisa membuat korban merasa tertekan. “Kita harus menyampaikan isu ini secara terbuka agar masyarakat bisa memahami situasi,” papar salah satu peserta dialog.
Kasus Ini Memperkuat Kecemasan Mahasiswa
Dugaan pelecehan di UIN Walisongo tidak hanya memicu kecaman, tetapi juga memperkuat kecemasan mahasiswa terhadap lingkungan akademik. Beberapa dari mereka mengungkapkan bahwa kasus serupa pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak mendapat penanganan yang memadai. “Kita sudah sering melihat kejadian seperti ini, tapi belum ada tindakan konkrit,” ujar salah satu mahasiswa.
“Dengan Key Discussion ini, kita harap ada perubahan dalam cara kampus menangani masalah pelecehan,” tutur seorang mahasiswi yang turut hadir dalam diskusi.
Kasus ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pelaporan dan perlindungan korban di kampus. Mahasiswa menilai bahwa proses yang terlalu lama membuat korban merasa tidak aman. “Kita ingin ada mekanisme yang lebih cepat dan adil,” pungkas Farid Muhammad, yang menekankan bahwa diskusi terbuka adalah langkah awal untuk mengubah situasi.
Dorong Perubahan Sistem dalam Pengelolaan Kasus
Key Discussion yang digelar menunjukkan keinginan mahasiswa untuk mendesak rektorat agar tidak hanya bersifat reaktif. Mereka menyarankan adanya komite khusus yang bertugas mengawasi kasus kekerasan seksual di lingkungan akademik. “Kami berharap ada forum yang tetap terbuka, baik untuk melaporkan kejadian maupun mengevaluasi kebijakan,” kata seorang anggota KSM.
Proses penegakan hukum, menurut Farid, juga harus melibatkan pihak eksternal untuk memastikan keadilan. “Jangan hanya mempercayai laporan dari dalam kampus, karena bisa saja ada bias,” ujarnya. Ia menekankan bahwa transparansi dan keterbukaan adalah kunci dalam membangun kepercayaan antara mahasiswa dan pimpinan kampus.
Key Discussion ini menjadi cerminan dari keinginan generasi muda untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan kampus. Dengan adanya dialog terbuka, mereka berharap agar masalah pelecehan tidak lagi dianggap sebagai isu kecil, melainkan tantangan serius yang perlu diatasi bersama.
