Korban Dugaan Penipuan Hanania Travel Terus Bertambah, Penyidikan Masih Berlangsung
Korban Dugaan Penipuan Hanania Travel Bertambah – Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana umrah oleh Hanania Travel kembali menjadi sorotan publik setelah jumlah korban terus bertambah. Sejumlah 687 orang telah melapor kerugian yang diduga terjadi, dengan total saksi yang diperiksa mencapai 140 orang. Dari jumlah tersebut, 122 saksi berasal dari 337 jemaah yang gagal berangkat. Kepolisian terus memperkuat penyelidikan dengan menggali fakta-fakta terkait aliran dana yang diduga dialihkan untuk kepentingan pembayaran influencer.
Upaya Penyidik untuk Memperjelas Kasus
Polda Metro Jaya sedang menelusuri penyebab kegagalan keberangkatan jemaah, termasuk mencari bukti-bukti tentang penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan. Terdapat indikasi bahwa dana yang dikumpulkan dari para jemaah digunakan untuk membalas para influencer yang terlibat dalam promosi paket umrah. Selain itu, penyidik juga sedang memeriksa beberapa pihak terkait dalam operasional Hanania Group, termasuk manajemen dan staf biro perjalanan.
Menurut Kompol Tiksnarto Andaru Rahutomo, Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, jumlah korban yang melapor belum mencakup seluruh jemaah yang terdampak. Ia menegaskan bahwa kemungkinan masih ada korban-korban lain yang belum melapor, terutama jemaah di luar wilayah hukum polisi. “Tentunya masih ada korban-korban lain, termasuk beberapa yang berada di yurisdiksi di luar wilayah Polda Metro Jaya,” ujarnya.
Korban Dugaan Penipuan Hanania Travel dan Pengalaman Mereka
Sejumlah korban dugaan penipuan Hanania Travel mengungkapkan bahwa mereka dibujuk dengan promosi menarik, seperti diskon harga dan bonus tambahan. Beberapa jemaah memilih paket umrah melalui media sosial, di mana influencer dan agen penyedia jasa dianggap memiliki kemampuan untuk memastikan keberhasilan perjalanan. Namun, setelah membayar biaya yang relatif murah, para jemaah mengalami kekecewaan karena gagal berangkat.
Korban dugaan penipuan Hanania Travel juga menyebutkan bahwa mereka diberi janji akan mendapatkan pengalaman spiritual dan fasilitas lengkap di Arab Saudi. Namun, dalam kenyataannya, keberangkatan yang direncanakan tidak terlaksana karena perusahaan diduga mengalihkan dana untuk tujuan pribadi. Sebagian besar korban merasa kecewa dan tidak mendapat penjelasan yang jelas dari pihak Hanania Travel.
Langkah Kepolisian dan Tersangka Utama
Polda Metro Jaya terus memperluas penyelidikan dengan membuka posko pengaduan untuk masyarakat yang terdampak. Dalam kasus ini, Direktur Utama PT Khazanah Tamma Internasional, Ahmad Syah Farhan (ASF), telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 29 Mei 2026. Saat ini, ia ditahan di Rumah Tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya. Kerugian yang diduga terjadi mencapai Rp12,14 miliar, yang merupakan jumlah yang signifikan bagi ratusan korban.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imannuddin, menyatakan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung dengan intensif. “Kami sedang memastikan bahwa aliran dana korban dugaan penipuan Hanania Travel digunakan secara transparan dan sesuai dengan tujuan,” katanya. Selain ASF, ada beberapa pihak lain yang sedang diselidiki, termasuk anggota manajemen dan mitra bisnis perusahaan.
Respons dari Pelaku dan Masyarakat
Praz, pasangan selebriti yang diduga terlibat dalam promosi paket umrah, mengatakan bahwa kerja sama mereka dengan Hanania Travel hanya berupa diskon harga dan pertukaran konten. Meski sempat menolak beberapa kali, mereka akhirnya menyetujui untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pihak korban dugaan penipuan Hanania Travel mengharapkan penjelasan lebih jelas mengenai alasan kegagalan perjalanan serta kompensasi yang layak.
Kasus ini juga menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait pengawasan terhadap perusahaan umrah. Anggota DPR RI mengingatkan bahwa kejadian serupa sebelumnya perlu diwaspadai dan diperketat pengurusannya. “Dengan adanya korban dugaan penipuan Hanania Travel yang terus bertambah, penting untuk memperkuat regulasi dan pengawasan dalam industri perjalanan umrah,” tandas salah satu anggota DPR dalam pernyataannya.
