Latest Program: Disdukcapil Mataram Dorong Aktivasi IKD, Target 60.000 Warga Hadapi Tantangan Keamanan Data
Latest Program – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Mataram sedang gencar mendorong penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari inisiatif modernisasi layanan kependudukan nasional. Meskipun masih ada tantangan terkait perlindungan data pribadi, jumlah warga yang telah mengaktifkan IKD hingga akhir April 2026 mencapai sekitar 6.000 orang. Angka ini, meski menunjukkan kemajuan, masih jauh dari target 60.000 warga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Inisiatif Nasional untuk Transformasi Data Penduduk
Kebijakan nasional menetapkan bahwa 20 persen dari total perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, yaitu sekitar 300.000 jiwa, harus menggunakan IKD. Disdukcapil Mataram berkomitmen untuk mempercepat pencapaian target ini melalui strategi yang terukur. Namun, beberapa hambatan masih menghalangi percepatan aktivasi, termasuk kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data digital.
Sekretaris Disdukcapil Kota Mataram, Lalu Ahmad Gunadi, menjelaskan bahwa target 60.000 warga adalah bagian dari upaya untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam layanan kependudukan. “IKD dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan memudahkan akses data penting seperti NPWP, dengan tetap memperhatikan standar keamanan,” katanya.
Dalam penerapan Latest Program, Disdukcapil Mataram melibatkan mitra strategis seperti Dinas Sosial dan agen pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menyasar kelompok masyarakat yang paling rentan. Proses aktivasi IKD dilakukan secara langsung di tingkat kecamatan, dengan layanan yang terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Selama dua minggu terakhir, sekitar 1.200 warga sudah terlayani, menunjukkan upaya serius pemerintah dalam mendorong adopsi.
Tantangan Utama dalam Penggunaan IKD
Salah satu isu utama yang dihadapi adalah ketakutan masyarakat terhadap risiko kebocoran data. Beberapa anggapan menyebutkan bahwa IKD rentan terhadap serangan siber dan data pribadi bisa diperdagangkan. Untuk mengatasi ini, Disdukcapil Mataram menegaskan bahwa sistem IKD telah memenuhi standar keamanan seperti ISO, yang diterapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, tim pihak berwenang aktif melakukan sosialisasi untuk memperjelas mekanisme penggunaan.
Kelalaian petugas, seperti kesalahan input data, juga menjadi hambatan. Contohnya, jika seseorang memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, ini bisa dianggap sebagai kesalahan manusia. Untuk mengurangi risiko ini, Disdukcapil Mataram melakukan pemantauan ketat dan pelatihan bagi petugas di setiap tingkat kecamatan. Upaya ini bertujuan memastikan akurasi data dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program.
Sebagai bagian dari Latest Program, pemerintah Kota Mataram berupaya menyelaraskan kebijakan bansos digital dengan penggunaan IKD. Inisiatif ini menjadi uji coba bagi penerapan sistem data penduduk yang lebih terpadu. Disdukcapil terus mengklarifikasi informasi yang salah, seperti isu tentang jamaah calon haji yang sempat dikaitkan dengan aktivasi IKD tanpa dasar aturan. Dengan langkah-langkah ini, harapan besar diarahkan pada peningkatan partisipasi warga secara signifikan.
