Prof. Harris Arthur Hedar Kembali Dipercaya Sebagai Komisaris Independen WIKA
Main Agenda menjadi topik utama dalam rapat tahunan RUPST WIKA di Wika Tower, Jakarta, Senin (11/5/2026). PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) secara resmi mengumumkan susunan Dewan Komisaris terbaru, di mana Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, mantan Ketua Umum Peradi Profesional dan Guru Besar UNM, kembali diberikan amanah sebagai anggota Komisaris Independen. Keputusan ini berdasarkan hasil pemungutan suara pemegang saham Seri A Dwiwarna dalam forum tersebut.
Struktur Direksi dan Komisaris Baru WIKA
Dalam sesi RUPST, selain mengumumkan kehadiran Prof. Harris sebagai komisaris independen, WIKA juga menetapkan susunan direksi baru. Ketut Pasek Senjaya Putra ditetapkan sebagai Direktur Utama, sementara Hadjar Seti Adji menjabat Direktur Manajemen SDM dan Transformasi. Pemimpin baru di bidang operasi, Hananto Aji dan Sonny Setyadhy, serta Vera Kirana sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Legal, menunjukkan penyesuaian kebijakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja.
Proses pemilihan komisaris dan direksi disusun secara transparan, dengan perwakilan dari berbagai lembaga. Denny Januar Ali, atau Denny JA, tetap menjabat Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Pertamina Hulu Energi. Mia Amiati resmi pensiun dari Kejaksaan pada 27 Maret 2025, sedangkan Vera Febyanthy Rumangkang mengambil peran sebagai Komisaris Independen BNI. Kehadiran tokoh-tokoh ini menegaskan komitmen WIKA terhadap keseimbangan kebijakan strategis dan sosial.
Prof. Harris Arthur Hedar: Latar Belakang dan Kontribusi
Prof. Harris Arthur Hedar, dengan latar belakang pendidikan hukum dari Narotama Surabaya dan Jayabaya Jakarta, telah membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin berpengalaman. Sebagai mantan Ketua Umum Peradi Profesional, ia dikenal aktif dalam meningkatkan standar profesi hukum, terutama di bidang kepailitan. Kontribusinya dalam memperkuat peradilan melalui Ujian Profesi Advokat (UPA) Gelombang juga menjadi perhatian utama dalam Main Agenda ini.
Komitmen Prof. Harris terhadap keadilan hukum dipertahankan dalam perannya sebagai komisaris. Menurutnya, keberhasilan perusahaan bergantung pada kesetaraan hak semua pihak, baik dalam pengambilan keputusan maupun implementasi regulasi. Ia menekankan bahwa Main Agenda harus menjadi acuan utama dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Penunjukan sebagai ketua organisasi hukum IADIH pun dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas WIKA.
Peradi Profesional, dalam rangkaian Main Agenda ini, juga mengumumkan pengangkatan Megawati Prabowo sebagai Wakil Ketua Umum DPN periode 2026-2031. Penetapan ini bertujuan menggerakkan regenerasi advokat muda dan memastikan konsistensi dalam advokasi sosial. Prof. Harris memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan akan mencakup keadilan, profesionalisme, dan kemajuan perusahaan.
Kerja Sama dan Proyek Strategis WIKA
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang menyebabkan kerugian sebesar Rp7,12 triliun menjadi isu penting dalam Main Agenda ini. WIKA mengungkapkan bahwa kerugian ini dipengaruhi oleh penyesuaian biaya di sektor infrastruktur. Namun, PT KCIC menyanggah dengan klaim kerugian sebesar Rp7,2 triliun. Meski ada perbedaan angka, proyek ini tetap dianggap sebagai bagian dari pembangunan Jalan Tol Balikpapan-IKN, yang menunjukkan peran WIKA dalam mendorong keterlibatan pemerintah dan sektor swasta.
Dalam konteks Main Agenda, keberadaan Prof. Harris Arthur Hedar diharapkan mampu mengarahkan WIKA ke arah transparansi dan efisiensi. Ia memastikan bahwa rencana penggunaan PMN dan anggaran dasar perusahaan akan dihitung secara matang untuk meminimalkan risiko keuangan. Selain itu, pengaruhnya dalam bidang hukum diperkirakan akan memperkuat keseragaman dalam pengelolaan proyek-proyek strategis nasional.
