Meeting Results: DPR Tegas Desak Pemerintah Hapus Kastanisasi Guru, Honorer Harus Jadi PNS
Meeting Results – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan hasil Meeting Results terkini yang menyoroti kebutuhan mengubah sistem kastanisasi guru. Lalu Hadrian Irfani, anggota komisi X DPR, mengatakan bahwa kebijakan saat ini hanya bersifat sementara dan perlu direvisi. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah serius untuk memastikan status guru honorer diubah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara adil. Dalam pertemuan tersebut, para anggota DPR sepakat bahwa keberlanjutan karier para pendidik honorer adalah prioritas utama.
Permintaan untuk Revisi Kebijakan
“Kemenpan RB, BKN, dan Kemdikdasmen harus bekerja sama untuk menyelesaikan isu status guru. Jika perubahan status menjadi Non-ASN diterapkan, pastikan bahwa hak-hak mereka tetap terjamin,” ujar Lalu Hadrian Irfani dalam hasil Meeting Results yang diumumkan Senin (11/5). Selain itu, ia menyoroti bahwa pemerintah harus menghitung kembali kebutuhan dan ketersediaan guru di seluruh Indonesia. Kebijakan pengelolaan guru yang kurang tepat bisa menyebabkan ketidakpastian, terutama bagi pendidik yang sudah berpengalaman.
Dalam hasil Meeting Results tersebut, diingatkan bahwa kebijakan yang diterapkan selama ini justru memperparah kesenjangan antara guru honorer dan PNS. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No 7 Tahun 2026, yang sebelumnya dianggap sebagai solusi sementara, kini menjadi bahan perdebatan. Komisi X DPR menilai bahwa surat edaran tersebut hanya berlaku selama satu tahun dan perlu diperpanjang agar bisa mengatasi permasalahan jangka panjang.
Peran Daerah dan Tantangan Terpadu
Pemerintah daerah seperti Kabupaten Cianjur dan Gorontalo Utara aktif mengusulkan solusi untuk mengatasi defisit tenaga pengajar. Di Cianjur, kekurangan guru mencapai 6.444 orang, sedangkan di Gorontalo Utara, 60 guru madrasah honorer menuntut jadi PPPK. Namun, secara nasional, tercatat sekitar 700.000 guru honorer masih berada di lapangan. Hasil Meeting Results menyebutkan bahwa penyelesaian masalah ini memerlukan koordinasi lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam hasil Meeting Results, anggota dewan juga menyoroti adanya kebijakan cleansing yang dilakukan oleh Disdik DKI Jakarta. Langkah pemecatan serentak terhadap guru honorer dianggap kurang manusiawi oleh beberapa anggota. Iman, salah satu wakil dewan, menilai bahwa tuntutan untuk memastikan guru usia 50 tahun ke atas menjadi ASN perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Meski begitu, kebijakan tersebut tetap dianggap sebagai langkah awal untuk mereformasi tata kelola pendidikan.
Perspektif Pemerintah dan Solusi Berkelanjutan
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto, mengakui bahwa pemerintah pusat dan daerah masih menghadapi tantangan dalam mengelola kebijakan guru. Meski pengadaan kebutuhan guru telah dimulai, ia menekankan bahwa penghapusan kastanisasi harus dilakukan secara bertahap dan terpadu. “Sistem rekrutmen nasional yang diusulkan DPR bisa menjadi solusi permanen untuk memastikan semua guru memiliki kesempatan yang sama,” katanya.
Dalam hasil Meeting Results, ditekankan bahwa perubahan status guru honorer menjadi PNS perlu diimbangi dengan kebijakan pengembangan karier dan kesejahteraan. Lalu Hadrian Irfani mengingatkan bahwa peningkatan kesejahteraan seharusnya menjadi prioritas. Ia menilai bahwa tanpa perlindungan hukum dan jaminan hak-hak pendidik, kebijakan kastanisasi bisa berdampak negatif terhadap mutu pendidikan. DPR juga meminta KemenpanRB dan Kemdikdasmen untuk mempercepat proses evaluasi terhadap kebijakan ini.
Perkembangan dan Perspektif Masa Depan
Hasil Meeting Results menambahkan bahwa kebijakan kastanisasi guru dinilai tidak sejalan dengan visi pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif. Sejumlah anggota DPR menilai bahwa penugasan guru honorer seharusnya menjadi alternatif sementara, bukan jadi kebijakan utama. “PNS adalah jaminan kualitas, tetapi guru honorer juga perlu diberi perlindungan hukum yang adil,” kata anggota dewan lainnya.
Dalam konteks ini, hasil Meeting Results mengingatkan bahwa keberlanjutan pendidikan Indonesia bergantung pada keseimbangan antara kebijakan pusat dan daerah. Lalu Hadrian Irfani menambahkan bahwa seharusnya tidak ada guru honorer sejak 2024, namun kenyataannya masih terjadi. Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk merekrut guru baru melalui sistem yang lebih terpadu, sehingga kebutuhan pendidik dapat terpenuhi secara optimal.
Hasil Meeting Results juga menyebutkan bahwa perubahan status guru honorer menjadi PNS perlu disertai dengan mekanisme yang transparan. Para anggota DPR menilai bahwa kebijakan kastanisasi harus dianalisis ulang, terutama dalam hal penyelesaian sengketa status pendidik. Dengan kebijakan yang lebih adil, mereka berharap bisa memperkuat kinerja guru dan menjamin kesejahteraan pendidik di seluruh negeri. DPR yakin bahwa sistem yang lebih terpadu akan mampu mengatasi masalah ketidaksetaraan dalam proses rekrutmen guru.
