Key Strategy: Asta Cita Diperkuat, Wamendagri Apresiasi Panduan Pendidikan Antikorupsi
Key Strategy menjadi pilar utama dalam upaya penguatan nilai-nilai antikorupsi di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus secara resmi meluncurkan panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Jakarta, Senin (11/5/2026). Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pelaksanaan Asta Cita ketujuh, yang menjadi kerangka kerja nasional dalam pemberantasan korupsi. Wiyagus menekankan bahwa Key Strategy ini merupakan langkah strategis untuk membangun sistem pendidikan yang efektif dalam mencegah korupsi di tingkat masyarakat.
Dalam pidatonya, Wiyagus menegaskan bahwa penguatan Key Strategy tidak hanya terbatas pada perubahan regulasi, tetapi juga melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. “Kegiatan ini merupakan hasil tindak lanjut dari komitmen bersama yang ditandatangani oleh pimpinan KPK, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Mendikdasmen, Mendikti, Mendagri, serta Menpan pada April 2025,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Key Strategy ini bertujuan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum nasional, sehingga generasi muda memiliki pemahaman lebih dalam tentang tata cara mencegah korupsi di lingkungan sekitar mereka.
Wiyagus menyoroti beberapa kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di daerah selama 2025 hingga 2026. Menurutnya, situasi ini memperkuat kebutuhan untuk menerapkan Key Strategy yang lebih komprehensif, karena hanya mengandalkan hukum tidak cukup. “Korupsi memerlukan solusi holistik, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum,” jelasnya. Ia menekankan bahwa pendidikan antikorupsi harus menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang lebih transparan, tanggung jawab, dan berintegritas.
“Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin harus ditanamkan sejak usia dini, terutama di PAUD dan jenjang pendidikan dasar, karena masa ini merupakan fase pembentukan karakter,” tambah Wiyagus. Kementerian Dalam Negeri mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam menerapkan Key Strategy ini, dengan target menyusun sistem pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan dan berbasis pada keterlibatan aktif masyarakat.
Kegiatan peluncuran panduan pendidikan antikorupsi juga mencakup pembahasan tentang Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2026 yang sedang dijalankan KPK. Wiyagus menekankan pentingnya Key Strategy dalam memastikan hasil survei tersebut bisa diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah. “Pemda diwajibkan melaporkan pelaksanaan pendidikan antikorupsi melalui platform KPK, serta memperkuat peran inspektorat dalam memantau penerapan strategi ini,” kata wakil menteri tersebut. KPK juga mengajak Pemda untuk menyusun regulasi yang mendukung implementasi Key Strategy di sekolah-sekolah.
Penguatan Sistem Pendidikan Antikorupsi
Dalam rangka Key Strategy ini, Kemendagri menekankan pentingnya penyelarasan antara pendidikan formal dan non-formal. Panduan yang diluncurkan mencakup metode pengajaran, konten bahan ajar, serta penilaian efektivitas program. Wiyagus mengatakan, pendidikan antikorupsi tidak hanya terbatas pada sekolah, tetapi juga perlu terintegrasi ke dalam kegiatan masyarakat, seperti pelatihan kader, kampanye media, dan dialog komunitas. “Kami ingin menciptakan lingkungan belajar yang menyeluruh, sehingga nilai-nilai antikorupsi bisa diterapkan secara konsisten di semua lini kehidupan,” tambahnya.
Pemda diwajibkan memastikan Key Strategy ini berjalan optimal dengan menetapkan kebijakan lokal yang kompatibel. Selain mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum, Wiyagus juga mengingatkan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengawasan. “Keterlibatan masyarakat dan masyarakat sipil menjadi elemen kunci untuk menjaga keberlanjutan program ini,” jelasnya. Dengan Key Strategy yang terpadu, diharapkan korupsi dapat ditekan secara signifikan di tingkat pemerintahan daerah dan masyarakat.
Komitmen Daerah dalam Key Strategy Pendidikan Antikorupsi
Peluncuran panduan pendidikan antikorupsi juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Wakil Gubernur Ones Pahabol menyatakan, komitmen daerah untuk mendukung Key Strategy ini sangat penting. “Kami akan memastikan delapan kabupaten di Papua Pegunungan terlibat penuh dalam program pendidikan antikorupsi, dengan fokus pada pengembangan SDM, ekonomi, dan infrastruktur,” katanya. Ia menegaskan bahwa Key Strategy ini menjadi kekuatan utama dalam mengubah mindset masyarakat untuk bersikap lebih tangguh terhadap praktik korupsi.
Dalam Key Strategy ini, Pemda juga diminta untuk mengupayakan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan media. Wiyagus mengungkapkan bahwa penyebaran bahan ajar antikorupsi akan dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat kecil hingga menengah, serta dilengkapi dengan pelatihan bagi guru dan pengelola sekolah. “Dengan pendekatan ini, kami yakin Key Strategy pendidikan antikorupsi akan berdampak luas dalam meningkatkan kesadaran korupsi di seluruh pelosok Indonesia,” pungkasnya.
