New Policy: KSAD Bantah TNI Gusur SD demi Kopdes: Enggak Mungkin Itu
New Policy – Dalam rangka mendorong pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi desa, Kementerian Pertanian dan Koperasi (Kemenkop) tengah menerapkan new policy yang mengintegrasikan penggunaan lahan produktif untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Namun, kebijakan ini sempat menimbulkan kegugupan di kalangan masyarakat dan pejabat pendidikan, terutama setelah beredar laporan bahwa beberapa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan dialihfungsikan. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak langsung membantah kabar tersebut, menegaskan bahwa pengalihan lahan sekolah tidak mungkin dilakukan secara sembarangan, terlebih dalam new policy yang memprioritaskan transparansi dan kepastian.
Klarifikasi dari KSAD: Perlu Proses yang Terukur
KSAD Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa keputusan tentang pengalihan lahan sekolah harus melalui evaluasi menyeluruh, termasuk konsultasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K). Ia menekankan bahwa dalam new policy ini, setiap rencana penggunaan lahan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak terburu-buru. “Banyak laporan yang harus kita klarifikasi ya, kayaknya nggak mungkin se apa namanya ekstrem itu ya, masa ada sekolah yang ditiadakan gitu,” kata Maruli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Ia menambahkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan ketersediaan fasilitas pendidikan bagi masyarakat.
Komentar KSAD ini sejalan dengan pendapat Pemerintah Kabupaten Sigi yang menjamin bahwa proyek KDMP di daerah mereka tidak mengganggu proses belajar mengajar. Bupati Sigi menjelaskan bahwa lahan yang digunakan telah melalui prosedur penggunaan aset daerah secara formal, serta dilakukan survei terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan new policy ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan lahan produktif tanpa mengorbankan akses pendidikan dasar.
Kontroversi di NTT: Perlu Penjelasan Lebih Lanjut
Sebelumnya, berita soal penggusuran SDN Wolomoni di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Ende, NTT, mencuri perhatian publik. Dalam new policy yang diterapkan, pemerintah mengklaim bahwa pengalihan lahan untuk KDMP adalah bagian dari upaya mempercepat pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, masyarakat setempat mempertanyakan adanya konflik antara kebutuhan pendidikan dan kepentingan ekonomi. “Kita memang butuh koperasi, tapi sekolah adalah aset vital bagi generasi muda,” kata salah satu warga yang menolak rencana itu.
KSAD Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa pihaknya sedang memantau situasi di NTT dan akan memberikan respons lebih lanjut. Ia menyoroti pentingnya komunikasi yang terbuka antara pemerintah pusat dan daerah dalam new policy ini. Selain itu, program magang yang diselenggarakan oleh Kemenkop juga menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan pengelolaan KDMP berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, new policy ini dianggap sebagai solusi terhadap tantangan distribusi keuntungan ekonomi di daerah-daerah terpencil. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyebutkan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan partisipasi warga desa dalam pengambilan keputusan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa penggusuran lahan sekolah harus disertai dengan pertimbangan jangka panjang, termasuk pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan di tingkat dasar.
Dalam rangka mengimplementasikan new policy ini, TNI Angkatan Darat (AD) juga menekankan bahwa proses seleksi dan penempatan prajurit baru telah diatur secara ketat. Selain itu, pihak TNI AD memberikan penjelasan bahwa pembangunan KDMP tidak hanya terfokus pada lahan sekolah, tetapi juga menggandeng berbagai pemangku kepentingan, seperti perusahaan-perusahaan kecil dan menengah (UKM), untuk mempercepat proyek tersebut. “Penggusuran yang dilakukan dalam new policy ini bukanlah tindakan seenaknya, melainkan hasil konsultasi yang matang,” tambah Maruli.
Sebagai contoh, Dinas Koperasi Sidoarjo menegaskan bahwa proyek KDMP Sidorejo di Krian telah melalui berbagai tahapan perizinan yang sesuai. Proses ini menjadi bukti bahwa new policy Kemenkop berhasil menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, KSAD Maruli juga menargetkan penyelesaian pembangunan 7.000 jembatan di seluruh Indonesia pada awal 2027, yang menjadi bagian dari rencana besar pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat desa.
