What Happened During: 52 Narapidana Jabar Dapat Remisi Waisak 2026, Termasuk Koruptor
What Happened During – Dalam rangka perayaan Hari Raya Waisak tahun ini, 52 narapidana di berbagai lembaga pemasyarakatan Jawa Barat mendapatkan pengurangan masa hukuman. Kakanwil Ditjenpas Jabar, Kusnali, mengatakan bahwa remisi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kedisiplinan dan perubahan perilaku warga binaan. Termasuk di antaranya empat napi koruptor yang berhasil memenuhi syarat berkelakuan baik selama menjalani hukuman. Peristiwa ini terjadi pada Senin (1/6) dan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada para tahanan.
Proses Pemberian Remisi Waisak
Remisi Waisak 2026 diberikan berdasarkan aturan yang ditetapkan Ditjenpas. Syarat utama adalah pelaku tindak pidana umum yang telah menjalani hukuman minimal enam bulan sejak penahanan. Dengan mengikuti prosedur ini, 52 orang, yang terdiri dari 6 napi dengan remisi 15 hari, 24 orang dengan satu bulan, 9 orang dengan satu bulan 15 hari, dan 13 orang dengan dua bulan, mendapat keuntungan besar dalam proses pemasyarakatan mereka. Kusnali menegaskan bahwa pengurangan ini tidak hanya terbatas pada agama Buddha, tetapi juga mencakup pelaku kejahatan lain yang memenuhi kriteria.
“Kita memberikan remisi Waisak sebagai bentuk penghargaan atas kesabaran dan konsistensi warga binaan selama menjalani hukuman,” jelas Kusnali. Ia menyebutkan bahwa keempat napi koruptor yang mendapat remisi tidak disebutkan detailnya karena identitas mereka dianggap rahasia.
Beberapa napi koruptor yang terima remisi, seperti yang diungkapkan oleh Kusnali, dinilai telah menunjukkan peningkatan karakter selama periode hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa program remisi Waisak menjadi sarana untuk mendorong reformasi diri para tahanan. Selain itu, program ini diharapkan bisa mengurangi beban penjara dan memberikan ruang bagi para napi untuk beradaptasi dengan masyarakat sebelum bebas.
Pengaruh Remisi di Daerah Lain
Di luar Jawa Barat, beberapa lembaga pemasyarakatan juga melaksanakan program serupa. Di Lapas Karawang, dua narapidana Buddha menerima Remisi Khusus Waisak 2026 sebagai bentuk penghargaan. Sementara di Jawa Tengah, 83 narapidana, termasuk Juliari Batubara—politikus PDIP yang terlibat korupsi dana bansos—mendapat remisi Natal 2025. Dalam konteks What Happened During, hal ini menegaskan bahwa kebijakan remisi tahunan terus berlangsung di berbagai daerah sebagai bentuk kebijakan pemerintah.
Bali juga memberikan remisi kepada 1.089 narapidana, di mana dua di antaranya langsung bebas. Di Manokwari, 93 napi menerima remisi Idul Fitri 2026, sementara di Lapas Tarakan Kaltara, 79 narapidana termasuk satu orang yang terlepas dari hukuman. Kakanwil Ditjenpas Kaltim memberikan remisi kepada enam warga binaan yang dinilai produktif. Semua kejadian ini mencerminkan What Happened During dalam upaya memperkuat sistem pemasyarakatan nasional.
“Remisi Waisak menjadi sarana untuk menegaskan bahwa warga binaan tetap bisa berkontribusi positif,” kata Kepala Lapas Kelas II-B Padang Sidempuan, Mathrios Zulhidayat Hutasoit, saat mengungkapkan kebijakan remisi tahunan. Ia menambahkan bahwa program ini tidak hanya memberikan keuntungan hukum, tetapi juga membantu penjara dalam memperbaiki lingkungan binaan.
Dalam rangkaian What Happened During, pemberian remisi Waisak 2026 juga menjadi momentum untuk menegaskan komitmen pemerintah terhadap penghargaan kinerja warga binaan. Selain itu, upacara perayaan Waisak yang dilakukan di Borobudur, seperti festival lampion, menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga menjadi bagian dari budaya dan spiritualitas umat Buddha di Indonesia. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama mengajak umat Buddha untuk menjadi pelopor harmoni dalam masyarakat.
Dengan pemberian remisi Waisak, pemerintah menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan sosial. Seluruh kejadian ini mencerminkan upaya What Happened During dalam menyeimbangkan keadilan hukum dengan kebijakan yang humanis. Pada akhirnya, remisi menjadi simbol bahwa para napi tetap memiliki peluang untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik.
