New Policy: Two Kades in Situbondo Face Strict Penalties
New Policy – Dengan adanya New Policy, dua kepala desa (kades) di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menghadapi ancaman sanksi tegas karena tidak mampu memperbaiki temuan Inspektorat terkait penggunaan dana desa tahun 2024. Regulasi ini memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di tingkat desa, menegaskan tanggung jawab pemimpin desa dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.
Implementation of the New Policy
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 7 menjadi dasar untuk penerapan New Policy ini. Dalam aturan tersebut, kepala desa diwajibkan memenuhi kewajiban penggunaan dana desa secara tepat. Jika tidak, Inspektorat akan memberikan teguran lisan maupun tertulis, dan jika tidak diindahkan, camat berhak mengusulkan pemberhentian sementara kepada bupati. New Policy ini bertujuan mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan desa.
Imam Darmaji, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Situbondo, menyampaikan bahwa proses pemberhentian sementara sudah dimulai. Dua kades yang terlibat, Kepala Desa Jangkar dan Rajekwesi, tidak merespons temuan Inspektorat dalam waktu yang ditentukan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan New Policy secara konsisten, meskipun pemberhentian sementara bukanlah akhir dari proses hukum.
“Dengan New Policy, kepala desa yang tidak memenuhi tugasnya akan dikenai sanksi administratif. Jika teguran tidak diindahkan, camat berhak mengusulkan penghentian sementara,” terang Imam Darmaji. Ini menjadi langkah penting untuk menjaga integritas pengelolaan dana desa di seluruh wilayah.
Broader Implications of the New Policy
Kasus dua kades di Situbondo bukanlah kejadian pertama dalam penerapan New Policy. Sebelumnya, Kepala Desa Kayuputih di Kecamatan Panji juga direkomendasikan untuk diberhentikan sementara karena gagal menyelesaikan laporan temuan. Meski demikian, New Policy ini diharapkan menjadi pola yang lebih ketat dalam mengendalikan penyalahgunaan dana desa. Pemerintah Kabupaten Sigi, misalnya, juga mengambil langkah serupa dengan memberhentikan tiga kades atas dugaan pelanggaran anggaran.
Kepala Desa Mekargalih, TD, dan perangkat desa PA kini ditahan oleh Polres Cianjur atas dugaan penipuan, menambah kompleksitas penerapan New Policy. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan multidimensi, termasuk keterlibatan polisi, dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi. New Policy tidak hanya mendorong pemimpin desa untuk bertindak lebih hati-hati, tetapi juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana secara aktif.
Temuan Inspektorat yang menjadi dasar penghentian sementara kedua kades terbuka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Langkah ini diperkuat dengan rekomendasi dari DPMD yang mengharuskan kepala desa mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa dalam waktu terbatas. New Policy juga diharapkan memberikan contoh nyata tentang bagaimana akuntabilitas pemerintahan desa dapat ditingkatkan melalui proses hukum yang lebih cepat dan tegas.
