Pemprov Sumsel Minta Warga Beli Hewan Kurban dari Tempat Terstruktur
Pemprov Sumsel Tak Rekomendasikan Warga Beli – Fokus: Pemprov Sumsel Tak Rekomendasikan Warga Beli Hewan Kurban di Pinggir Jalan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengeluarkan rekomendasi untuk masyarakat agar membeli hewan kurban dari tempat yang lebih terawasi. Rekomendasi ini bertujuan mengurangi risiko penyakit yang mungkin menyebar melalui proses penjualan spontan di kawasan jalan raya.
Mengapa Pemprov Sumsel Beri Peringatan?
Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel, Ruzuan Efendi, mengungkapkan bahwa hewan kurban yang dijual di pinggir jalan tidak selalu memenuhi standar kesehatan. “Hewan yang diibadahi harus layak secara fisik dan kesehatan,” ujarnya, Senin (18/5). Ia menekankan bahwa kandang dadakan sering kali tidak memiliki sistem pengawasan yang memadai, sehingga berpotensi menyebarkan penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yang merupakan ancaman serius bagi ternak sapi dan kambing.
Ruzuan juga menyebutkan bahwa kurangnya kebersihan lingkungan di area jual beli spontan bisa memperburuk kondisi hewan. “Kita perlu memastikan hewan tidak terpapar kotoran atau sampah yang bisa mengganggu sistem imunnya,” tambahnya. Selain itu, masyarakat bisa menghadapi risiko membeli hewan yang tidak memiliki dokumen vaksinasi atau asal yang tidak jelas.
Tindakan Pemprov DKI Jakarta dan Upaya Meminimalkan Risiko Penyakit
Dalam rangka persiapan Idul Adha 2026, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta meningkatkan pengawasan terhadap penjualan hewan kurban. Tugas ini mencakup inspeksi kandang, pemeriksaan kesehatan hewan, serta penegakan protokol sanitasi. Tujuan utamanya adalah mencegah penyebaran PMK dan penyakit lain yang bisa memengaruhi kualitas daging kurban.
Kadis KPKP DKI Jakarta, Ibu Aisyah, menjelaskan bahwa daerah seperti Jakarta dan sekitarnya juga menerapkan rekomendasi serupa. “Kami memberikan panduan pilihan hewan kurban yang sehat dan bersih, termasuk cara memeriksa kondisi kandang dan berbagai kebijakan sanitasi,” katanya. Selain itu, Dinas KPKP DKI juga bekerja sama dengan peternak lokal untuk memastikan pasokan hewan kurban tetap terjamin.
Di Palembang, Wali Kota Ratu Dewi mengimbau masyarakat lebih teliti dalam memilih hewan kurban. Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap syarat kesehatan dan kelayakan ibadah menjadi kunci menghindari risiko penyakit pada hewan. “Jika hewan tidak dalam kondisi sehat, itu bisa memengaruhi kualitas daging yang dikonsumsi masyarakat,” tuturnya.
Masih dalam konteks persiapan Idul Adha, pihaknya juga berkoordinasi dengan pengusaha ternak untuk menjamin ketersediaan hewan kurban yang layak. “Kami dorong pembelian dari peternak yang memiliki sistem pengelolaan yang baik, seperti kandang terbuka, air bersih, dan pakan yang sesuai,” lanjut Ruzuan. Selain itu, pemerintah daerah juga berencana meningkatkan kegiatan sosialisasi kebersihan dan kesehatan hewan di tingkat kecamatan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto kembali menyalurkan 18 sapi kurban untuk Idul Adha 2026. Hewan tersebut berasal dari peternak lokal Sulawesi Tenggara, yang telah menjalani penapisan ketat. Dalam pernyataannya, Prabowo menyebutkan bahwa sapi-sapi tersebut akan didistribusikan ke Mataram, sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan masyarakat di sana. “Sapi kurban kami berasal dari peternak berkualitas, jadi aman untuk diibadahi,” katanya.
Kegiatan pemberian hewan kurban oleh Prabowo juga menarik perhatian publik karena keterlibatan langsung dari tokoh politik dalam menjaga kualitas produk hewan. Sementara itu, di Ponorogo, permintaan sapi kurban meningkat drastis menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Peningkatan ini memicu kenaikan harga dan antrean di pasar hewan. Namun, kambing kurban mengalami penurunan permintaan, mungkin karena ketersediaan dan kebutuhan masyarakat yang berubah.
