8 Tahanan Korupsi Ikuti Ibadah Kenaikan Yesus Kristus di Rutan KPK
Latest Program – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan ibadah Kenaikan Yesus Kristus bagi delapan tahanan beragama Nasrani di Rutan Gedung Merah Putih, pada Kamis (14/5/2026). Dari 65 tahanan yang ada, hanya delapan yang mengikuti kegiatan agama tersebut. Fasilitasi ini bertujuan memastikan hak dasar tahanan tetap terpenuhi meski sedang menjalani proses hukum.
“Penyediaan fasilitas ibadah memenuhi prinsip pemenuhan hak dasar para tahanan, termasuk kesempatan menjalankan ritual agama sesuai keyakinan mereka,” ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, dalam pernyataannya.
Ibadah diadakan secara rutin di lingkungan rutan KPK, dengan jadwal pukul 13.30 hingga 15.30 WIB. Budi menambahkan, kegiatan keagamaan menjadi bagian dari upaya pembinaan terhadap tahanan sekaligus penghormatan terhadap hak asasi manusia. Fasilitasi dibarengi dengan pengawasan ketat untuk menjaga keamanan di dalam rutan.
Keluarga Tahanan Diberi Kesempatan Kunjungan Sebelum Lebaran
Kunjungan dari keluarga dan kerabat tahanan telah berlangsung sehari sebelumnya, Rabu (13/5/2026). KPK memberikan peluang istimewa bagi 81 tahanan kasus korupsi untuk bertemu keluarga saat Lebaran 2026, menegaskan komitmen terhadap nilai kemanusiaan.
Penghormatan Hak Ibadah Selama Ramadan dan Idul Fitri
Dalam rangka Idul Fitri 1447 H, KPK memfasilitasi salat Idul Fitri bagi 67 tahanan, termasuk Yaqut Cholil Qoumas. Layanan kunjungan keluarga dan penerimaan makanan juga diberikan agar hak dasar tahanan terpenuhi. Selain itu, Kanwil Ditjenpas Jambi memperkuat pembinaan keagamaan Ramadhan dengan shalat tarawih berjamaah dan tadarus Al-Quran.
Rutan Padang memberikan Remisi Natal 2025 kepada 10 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) beragama Kristen, kebanyakan terlibat kasus narkoba. Sementara Rutan Kelas II B Tulungagung memberikan Remisi Natal khusus untuk WBP Nasrani, sebagai bentuk komitmen pembinaan yang inklusif.
Kasus Korupsi Masih dalam Pemeriksaan
KPK terus mengeksplorasi aliran dana terkait dugaan korupsi mantan Sekretaris Jenderal Kemnaker Hery Sudarmanto. Tiga pihak swasta sedang diperiksa dalam kasus pemerasan RPTKA. Di sisi lain, penyidik menduga Wakil Ketua DPD PAN Rejang Lebong, berinisial BD, memberikan uang kepada Bupati Rejang Lebong saat itu, Fikri Thobari, dalam kasus suap proyek.
Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Maidi. Ia menilai, tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dan pihak terkait dalam menerapkan Asta Cita ketujuh.
11 Operasi Tangkap Tangan KPK Jadi Peringatan bagi Pemerintah
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Akhmad Wiyagus, menyebut 11 Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah dari 2025 hingga 2026 sebagai indikasi peringatan serius. Ia menyoroti peran advokat dalam mendukung implementasi KUHAP baru serta visi Peradi Profesional.
KPK juga memberikan kesempatan kepada keluarga tahanan berkunjung ke Rumah Tahanan (Rutan) dengan menerima 95 pengunjung yang datang langsung ke unit tersebut.[]
