Data Desil Warga Tak Sesuai, Mensos Minta Mutakhirkan ke Kelurahan-Aplikasi

Warga Salah Desil Bisa Lapor: Mensos Buka Lima Jalur Pemutakhiran Data Bansos

Beritanew.com – Bagi jutaan keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Indonesia, satu angka kecil dalam database negara bisa menentukan apakah mereka menerima paket beras, bantuan tunai, atau justru kehilangan haknya. Angka itu disebut desil—pengelompokan tingkat kesejahteraan yang menjadi dasar penyaluran program sosial pemerintah. Ketika klasifikasi tersebut tidak lagi mencerminkan kondisi riil di lapangan, warga kini memiliki jalur resmi untuk memperbaikinya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup telinga terhadap keluhan masyarakat soal ketidaktepatan data desil. Pernyataan itu ia sampaikan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (31/8/2026), menjelang rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul merinci sejumlah kanal yang telah disiapkan agar warga dapat mengajukan pemutakhiran data secara cepat.

Lima Kanal yang Bisa Dipakai Warga

Gus Ipul menjelaskan bahwa proses koreksi data tidak lagi bergantung pada satu pintu tunggal. Warga dapat memilih jalur yang paling mudah dijangkau, baik secara daring maupun langsung ke kantor pemerintahan setempat.

“Bisa datang, bisa melakukan pemutakhiran sekali lagi ya lewat command center. Ada itu nomornya. Kemudian ada WA center, ada aplikasi Cek Bansos, atau datang ke kelurahan dan desa masing-masing. Di sana ada operator data desa, disiapkan aplikasinya aplikasi SIKS-NG.”

Artinya, seorang warga di perkotaan bisa menghubungi command center atau mengirim pesan melalui WhatsApp center. Warga yang lebih nyaman berinteraksi digital dapat membuka aplikasi Cek Bansos untuk mengecek dan melaporkan ketidaksesuaian. Sementara itu, masyarakat di pedesaan atau daerah yang akses internetnya terbatas tetap bisa datang langsung ke kantor kelurahan atau desa, di mana operator data desa telah dilengkapi perangkat SIKS-NG (Sistem Informasi Kearsipan Desa) untuk memproses perubahan.

Mekanisme serupa juga berlaku bagi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN-KIS, yakni kelompok masyarakat yang iuran BPJS-nya ditanggung pemerintah. Gus Ipul memastikan bahwa langkah pemutakhiran data untuk segmen ini sudah berjalan paralel.

“Jadi semua sudah kita siapkan berbagai saluran supaya masyarakat bisa segera memperbaiki. PBI juga begitu, kita sudah lakukan berbagai langkah supaya mereka yang berhak benar-benar bisa menerima.”

Desil dan Konsolidasi Data Sosial Ekonomi

Untuk memahami mengapa isu desil menjadi sorotan, perlu dilihat konteks yang lebih luas. Desil merupakan hasil pemetaan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang digunakan pemerintah sebagai filter penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Perubahan kondisi ekonomi—misalnya kehilangan pekerjaan, bencana, atau sebaliknya peningkatan pendapatan—bisa membuat klasifikasi lama menjadi tidak akurat. Jika tidak dikoreksi, bantuan mengalir ke pihak yang sudah tidak membutuhkan, sementara yang berhak justru terlewat.

Gus Ipul menjelaskan bahwa persoalan desil bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bagian dari proses konsolidasi data sosial ekonomi nasional. Pemerintah, di bawah kendali Badan Pusat Statistik (BPS), sedang mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga ke dalam satu basis terpadu.

“Jadi yang pertama-tama perlu saya sampaikan, ini bagian dari konsolidasi data ya. Kita terus memperbaiki data kita dan menyambungkan dengan seluruh data yang dimiliki oleh kementerian, lembaga, di bawah pengendaliannya BPS. Jadi BPS yang mengendalikan, kita semua membantu untuk melakukan pemutakhiran. Ini penting, karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak.”

Sejak awal 2025, seluruh data penerima manfaat dikumpulkan menjadi satu dan dikelola secara eksklusif oleh BPS. Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan program sosial benar-benar menyentuh kelompok sasaran. Sebelumnya, fragmentasi data antar-kementerian kerap menimbulkan duplikasi, celah, atau tumpang-tindih yang merugikan kedua belah pihak: penerima yang seharusnya dapat bantuan justru tidak, dan sebaliknya.

“Sejak 2 tahun terakhir ini, kita ingin menindaklanjuti arahan Presiden dan keluhan-keluhan masyarakat di mana sering disampaikan data tidak tepat sasaran, data kurang tepat sasaran, data diterima oleh mereka yang tidak berhak, apakah itu bantuan sosial maupun subsidi sosial. Nah, untuk itulah sejak tahun 2025 pertama kali seluruh data itu dikumpulkan menjadi satu dan satu-satunya pengelola adalah BPS.”

Komitmen Menindaklanjuti Setiap Laporan

Gus Ipul, yang juga dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan laporan warga soal kesalahan klasifikasi. Ia menyebut setiap keluhan akan diproses dan diperbaiki sesegera mungkin.

“Kalau misalnya ada keliruan, ketidaktepatan sasaran, kita segera perbaiki, ya. Pokoknya prinsipnya kita terbuka, sangat terbuka.”

“Jadi kalau sekarang ada keluhan-keluhan, ‘Saya kok di desil 6 padahal saya seperti ini, saya kok di desil ini, saya di desil ini,’ itu tentu kita apresiasi dan kita buka untuk dilakukan pemutakhiran.”

Pendekatan terbuka ini penting mengingat skala program sosial Indonesia yang menjangkau puluhan juta rumah tangga. Tanpa mekanisme koreksi yang mudah diakses, warga akan merasa tidak berdaya ketika data mereka keliru—dan kepercayaan publik terhadap program bantuan bisa tergerus.

Implikasi bagi Warga

Bagi masyarakat yang merasa klasifikasi desil-nya tidak lagi sesuai, langkah praktisnya kini jelas: cek status melalui aplikasi Cek Bansos, hubungi command center atau WA center, atau datang langsung ke kelurahan/desa terdekat. Proses pemutakhiran tidak memerlukan biaya dan tidak seharusnya memakan waktu lama. Pemerintah menegaskan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti, bukan sekadar dicatat.

Di sisi lain, konsolidasi data di bawah BPS membawa konsekuensi jangka panjang: ke depan, perubahan status kesejahteraan warga diharapkan terdeteksi lebih cepat melalui integrasi data pajak, kependudukan, dan ekonomi mikro. Dengan demikian, siklus “data basi” yang selama ini menjadi sumber keluhan dapat dipangkas secara bertahap, dan program sosial—mulai dari PKH, BPNT, hingga subsidi energi—akan semakin presisi menjangkau mereka yang memang berhak.