MenPAN-RB Ungkap Warisan Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja bagi Diplomasi RI

Rini Widyantini Soroti Pentingnya Kapasitas Negara bagi Diplomasi Indonesia

Beritanew.com – Keberhasilan diplomasi Indonesia tidak cukup dibangun melalui gagasan yang kuat di meja perundingan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menekankan perlunya institusi, tata kelola, dan proses pemerintahan yang sanggup menjalankan gagasan tersebut secara berkelanjutan.

Pandangan itu disampaikan Rini saat berbicara dalam The Mochtar Kusumaatmadja Forum 2026 di Jakarta pada Kamis, 22 Oktober. Ia mengaitkan penguatan birokrasi dengan warisan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja, sosok yang gagasannya tetap relevan dalam pembentukan kapasitas negara di tengah perubahan global.

Bagi Rini, diplomasi yang terlihat di ruang internasional sebenarnya ditopang oleh pekerjaan panjang di dalam negeri. Kementerian Luar Negeri memang memimpin jalannya diplomasi secara formal, namun mutu kebijakan, kesiapan aparatur, ketersediaan data, serta ketahanan kelembagaan turut menentukan kemampuan Indonesia memperjuangkan kepentingannya.

“Diplomasi Indonesia secara formal dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri. Namun, di balik diplomasi yang tampak, terdapat gagasan dan kapasitas negara di dalam negeri yang menopangnya. Di sinilah warisan pemikiran Prof. Mochtar menjadi relevan,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat, 23 Oktober 2026.

Tiga Gagasan yang Tetap Dibutuhkan

Rini memaparkan tiga pokok pemikiran Mochtar Kusumaatmadja yang dinilai penting untuk terus diterapkan dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Ketiganya berkaitan erat dengan cara pemerintah menjaga kualitas pengambilan keputusan dan kesinambungan kerja lintas periode kepemimpinan.

Hal pertama adalah kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy. Dalam pendekatan ini, keputusan publik perlu ditopang data yang memadai dan kemampuan analisis yang baik. Kebijakan yang dirancang dengan landasan tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan secara lebih tepat sekaligus memberi arah yang lebih jelas bagi pelaksanaan di lapangan.

Warisan kedua menyangkut tata kelola kolaboratif. Koordinasi antarlembaga menjadi unsur penting ketika persoalan nasional maupun internasional semakin kompleks dan tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja. Kolaborasi juga berkaitan dengan penyiapan serta pengembangan talenta aparatur agar pemerintah memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan.

Aspek ketiga ialah manajemen pengetahuan. Rini menilai memori institusional perlu dijaga agar pengalaman, pembelajaran, dan arah kebijakan tidak hilang setiap kali terjadi pergantian pimpinan. Dengan pengelolaan pengetahuan yang baik, organisasi pemerintah dapat mempertahankan kesinambungan sekaligus memperbaiki kualitas kerja dari waktu ke waktu.

“Ketiga hal tersebut merupakan bagian dari kapasitas negara yang dibutuhkan untuk menopang diplomasi Indonesia. Karena pada akhirnya, tujuan diplomasi adalah terpenuhinya kepentingan nasional dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ungkap Rini.

Aksesi OECD sebagai Ruang Diplomasi Kebijakan

Penguatan kapasitas negara juga memiliki kaitan dengan proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD. Rini memandang proses tersebut bukan semata-mata mengenai pemenuhan ukuran atau standar internasional.

Aksesi OECD sekaligus menjadi ruang bagi Indonesia untuk menjalankan diplomasi kebijakan. Dalam proses ini, kapasitas pemerintah untuk menyusun kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan, dan menunjukkan kualitas tata kelola memiliki arti yang besar. Pengalaman tersebut menegaskan bahwa hubungan internasional tidak hanya berlangsung melalui pertemuan diplomatik, tetapi juga melalui kemampuan negara membangun sistem domestik yang kredibel.

Tantangan global yang dihadapi pun terus berkembang. Rini menyinggung adanya konfrontasi geoekonomi, disrupsi informasi, persaingan kekuatan besar, serta tekanan yang makin besar terhadap tatanan internasional. Situasi ini menuntut pemerintahan yang mampu membaca perubahan, merespons risiko, dan tetap menjaga kepentingan nasional secara konsisten.

Tiga Agenda Reformasi Birokrasi

Untuk menghadapi kondisi tersebut, Rini menyampaikan tiga agenda reformasi birokrasi yang saling mendukung. Agenda pertama adalah membangun tata kelola berintegritas. Fokusnya mencakup penguatan kelembagaan, akuntabilitas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan secara konsisten.

Agenda berikutnya adalah menciptakan pemerintahan yang terhubung. Pemanfaatan data dan teknologi perlu diiringi koordinasi kebijakan lintas instansi. Pemerintah yang terhubung bukan hanya soal penggunaan sistem digital, melainkan juga kemampuan berbagai bagian pemerintahan untuk bekerja dengan arah dan informasi yang selaras.

Agenda ketiga ialah pembentukan aparatur yang adaptif. Rini menekankan pentingnya sistem merit dan kompetensi masa depan, termasuk kemampuan analitis, literasi data, serta pemahaman mengenai kecerdasan artifisial. Mobilitas talenta, suksesi, dan keberlanjutan pengetahuan kelembagaan juga menjadi bagian dari kebutuhan tersebut.

Ketiga agenda itu sejalan dengan Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional menuju World Class Bureaucracy 2045. Sasaran yang dibangun adalah birokrasi yang mampu bekerja secara kolaboratif, memiliki kapasitas yang memadai, menjunjung integritas, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Institusi yang Kokoh untuk Kepentingan Nasional

Pesan utama dari pemikiran Mochtar Kusumaatmadja, sebagaimana disoroti Rini, adalah bahwa diplomasi memerlukan lebih dari sekadar visi besar. Ilmu pengetahuan, ketekunan, dan konsistensi diperlukan agar perjuangan kepentingan nasional dapat terus berjalan dalam jangka panjang.

Kerja diplomasi juga tidak berdiri sendiri. Di balik suatu gagasan besar terdapat dukungan banyak pihak, kesiapan institusi, serta upaya menjaga arah perjuangan meski kepemimpinan berganti. Karena itu, pembenahan birokrasi dan penguatan kapasitas negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diplomasi Indonesia.

“Diplomasi yang kuat bertumpu pada institusi yang kuat. Semoga semangat dan warisan Prof. Mochtar terus menginspirasi kita untuk membangun Indonesia yang semakin berdaulat, maju, dan bermartabat,” pungkasnya.