Aksi Simbolik untuk Mengingat Korban Penghilangan Paksa

Menyalakan Ingatan: Aksi Simbolik di Jakarta untuk Korban Penghilangan Paksa

Beritanew.com – Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, sekelompok aktivis berkumpul di Jakarta untuk melakukan aksi simbolik yang ditujukan bagi mereka yang pernah lenyap tanpa jejak—korban penghilangan paksa. Bukan sekadar seremoni, langkah ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap nama yang tercantum pada spanduk atau foto yang dipegang tinggi, tersimpan kisah keluarga yang masih menunggu jawaban. Harapan yang mereka suarakan sederhana namun berat: agar setiap kasus diungkap tuntas dan keluarga memperoleh kepastian tentang nasib orang yang mereka cintai.

Apa Itu Penghilangan Paksa dan Mengapa Ia Masih Menjadi Luka

Penghilangan paksa merujuk pada tindakan menahan atau menangkap seseorang secara sewenang-wenang, kemudian menyembunyikan keberadaannya atau menolak mengakui penahanan tersebut, sehingga korban berada di luar perlindungan hukum. Dalam kerangka hukum internasional, praktik ini diakui sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Konvensi PBB tentang Penghilangan Paksa yang diadopsi pada tahun 2006 menegaskan bahwa setiap negara wajib menyelidiki, mengadili, dan memberikan kompensasi kepada korban serta keluarganya.

Bagi Indonesia, persoalan ini bukan sekadar istilah dalam dokumen internasional. Sejarah negara ini menyimpan catatan panjang tentang orang-orang yang hilang dalam konteks konflik politik, operasi keamanan, maupun penahanan tanpa proses hukum yang jelas. Keluarga-keluarga yang kehilangan anggota mereka sering kali tidak pernah menerima informasi resmi tentang di mana kerabat mereka ditahan, apakah masih hidup, atau di mana jasad mereka dimakamkan. Ketidakpastian semacam itu menciptakan luka psikologis yang berkepanjangan—sebuah kondisi yang para ahli menyebut sebagai “duka tanpa akhir” karena tidak ada titik penutup untuk proses berkabung.

Makna di Balik Aksi Simbolik

Aksi simbolik semacam yang digelar di Jakarta bukan bertujuan menggantikan proses hukum, melainkan menjaga agar memori kolektif tidak memudar. Ketika negara atau institusi terkait belum memberikan jawaban yang memadai, masyarakat sipil mengambil alih peran pengingat. Menyalakan lilin, mengenakan atribut tertentu, membawa foto, atau membacakan nama-nama korban—semua itu merupakan bentuk ekspresi yang menegaskan bahwa korban tidak boleh dilupakan hanya karena waktu berlalu atau karena kasus tersebut tidak lagi menjadi sorotan media.

Para aktivis yang turun ke jalan dalam aksi semacam ini biasanya terdiri dari pegiat hak asasi manusia, anggota organisasi masyarakat sipil, serta keluarga korban yang secara langsung terdampak. Mereka memilih momentum tertentu—sering kali bertepatan dengan peringatan tahunan atau tanggal-tanggal bersejarah—agar pesan mereka mendapat ruang perhatian publik yang lebih luas.

Suara Keluarga: Menuntut Kepastian, Bukan Sekadar Simpati

Di balik setiap aksi, terdapat tuntutan konkret yang tidak bisa direduksi menjadi sekadar ungkapan belas kasih. Keluarga korban penghilangan paksa umumnya meminta tiga hal pokok: pengungkapan fakta tentang apa yang terjadi pada kerabat mereka, proses hukum yang transparan bagi pihak yang bertanggung jawab, serta kompensasi dan rehabilitasi yang memadai. Tanpa ketiga pilar itu, kata “mengenang” berisiko berubah menjadi ritual tahunan yang tidak mengubah apa pun.

Harapan kami sederhana: agar setiap kasus diungkap dan keluarga memperoleh kepastian. Itu bukan permintaan berlebihan—itu hak dasar.

Pernyataan semacam ini kerap terdengar dalam berbagai kesempatan di mana keluarga korban bersuara. Nada yang mereka gunakan jarang emosional secara berlebihan; justru ketenangan dalam menyampaikan tuntutan itulah yang membuat pesannya terasa lebih tajam. Mereka tidak meminta belas kasihan, melainkan pengakuan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk menjawab pertanyaan yang selama ini menggantung.

Konteks Hukum dan Institusional di Indonesia

Di tingkat nasional, Komisioner Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki mandat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM, termasuk kasus penghilangan paksa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai peraturan pelaksanaannya memberikan landasan bagi perlindungan hak setiap warga negara untuk tidak dipaksa menghilang. Namun, dalam praktiknya, mekanisme penegakan hukum untuk kasus-kasus lama sering kali menghadapi hambatan: bukti yang sulit diperoleh, saksi yang menua atau telah berpulang, serta tekanan politik yang membuat proses penyelidikan berjalan lambat atau bahkan berhenti di tengah jalan.

Keberadaan pengadilan HAM ad hoc untuk kasus-kasus tertentu, serta upaya pembentukan pengadilan HAM tetap, menjadi bagian dari percakapan panjang tentang bagaimana Indonesia akan menangani warisan pelanggaran HAM secara sistematis. Bagi keluarga korban, setiap perkembangan institusional semacam itu bukan sekadar isu kebijakan—ia adalah harapan bahwa pertanyaan yang mereka ajukan selama puluhan tahun akhirnya akan mendapat jawaban.

Implikasi Lebih Luas: Mengapa Aksi Ini Penting bagi Publik Umum

Bagi masyarakat yang tidak secara langsung terdampak, aksi simbolik semacam ini berfungsi sebagai pengingat bahwa penghilangan paksa bukan hanya persoalan masa lalu. Selama mekanisme pencegahan dan akuntabilitas belum berjalan sempurna, risiko serupa tetap ada. Setiap warga negara memiliki kepentingan agar negara menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dihilangkan secara paksa tanpa konsekuensi hukum. Aksi di Jakarta menjadi pengingat bahwa akuntabilitas bukan hanya tugas aparat, melainkan juga tanggung jawab kolektif yang dijaga melalui ingatan, tekanan publik, dan partisipasi sipil.

Selama keluarga masih menunggu, selama nama-nama itu belum mendapat tempat dalam narasi resmi, dan selama pertanyaan “di mana mereka?” belum terjawab—aksi-aksi simbolik seperti ini akan terus menjadi bagian dari lanskap publik Indonesia. Bukan karena masyarakat ingin terjebak dalam masa lalu, melainkan karena keadilan yang tertunda bukanlah keadilan yang hilang. Ia hanya menunggu keberanian untuk diselesaikan.