Mendiktisainstek: Kekerasan Seksual di Kampus Bergeser ke Digital
Key Discussion – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisainstek) terus memperkuat upaya penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Menteri Mendiktisainstek Brian Yuliarto menyampaikan bahwa tren kekerasan seksual semakin berubah, kini lebih dominan terjadi secara digital dibandingkan metode tradisional. “Key Discussion menegaskan bahwa digitalisasi menjadi faktor utama dalam pergeseran pola kekerasan seksual,” ujarnya saat rapat Komisi X DPR di Jakarta, Selasa (2/6/2026). Perubahan ini memerlukan respons yang lebih cepat dan strategi pencegahan yang adaptif.
Perubahan Pola Kekerasan Seksual di Era Digital
Pada masa kini, kekerasan seksual di kampus tidak lagi terbatas pada tindakan fisik seperti pemukulan atau pencabulan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual mulai berpindah ke ruang digital, termasuk mengirim pesan berbahaya, memposting konten yang menyinggung, atau bahkan memanipulasi korban melalui media sosial. Brian Yuliarto mengakui bahwa platform digital menjadi sarana baru yang menarik perhatian pelaku kekerasan, karena memungkinkan aksesibilitas dan jangkauan yang lebih luas. “Key Discussion menyoroti bahwa kekerasan seksual digital lebih sulit dideteksi karena terjadi secara tersembunyi dan terus-menerus,” jelasnya.
Kekerasan digital ini sering kali berbentuk pelecehan verbal atau emosional yang bisa menyebabkan trauma jangka panjang pada korban. Contohnya, seorang mahasiswa mungkin menjadi korban cemoohan atau intimidasi selama menjalani ospek (orientasi seni) yang sebelumnya dianggap santai. Dengan adanya kemudahan berkomunikasi secara online, para pelaku bisa melakukan tindakan tanpa terlihat langsung, sehingga memperumit upaya pencegahan.
Upaya Pencegahan dan Regulasi
“Kami terus berupaya menciptakan lingkungan kampus yang aman, khususnya dengan mengatur jam masuk mahasiswa agar tidak terlalu dini, seperti jam 6.30, sebagai bentuk pencegahan,”
Kemendiktisainstek memperkenalkan kebijakan baru yang mencakup penegakan aturan terkait ospek, serta penguatan pengawasan di tingkat satuan kampus. Brian Yuliarto menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan edaran untuk memastikan pimpinan perguruan tinggi tetap aktif dalam mengantisipasi kekerasan seksual. “Key Discussion mengutamakan penguatan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh stakeholder dalam membangun keamanan digital,” tambahnya.
Salah satu upaya utama adalah melibatkan mahasiswa dalam pencegahan. Kementerian juga berkolaborasi dengan lembaga seperti Komnas Perempuan untuk menyediakan pendampingan korban dan penguatan sistem pelaporan. Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara konsisten, terutama di institusi yang masih mengandalkan prosedur tradisional.
Kasus Viral dan Penegakan Hukum
Kasus kekerasan seksual di kampus sering kali menjadi perhatian publik, seperti yang terjadi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) di Situbondo. Seorang anak empat tahun diduga menjadi korban pencabulan oleh oknum kakek 60 tahun, dan kasus ini viral setelah korban mengeluhkan rasa sakit pada alat vitalnya. Meski tidak langsung terkait digital, kejadian ini menunjukkan bagaimana kekerasan seksual bisa terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman.
Dalam Key Discussion, Brian Yuliarto juga menyebutkan bahwa kekerasan seksual digital membutuhkan penegakan hukum yang lebih ketat. Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi mendukung langkah-langkah ini, karena korban sering kali enggan melaporkan kejadian jika takut dihakimi atau tidak didukung oleh lingkungan kampus. “Key Discussion menekankan pentingnya keadilan dan kepercayaan korban dalam proses hukum,” tambahnya.
Peran Kampus dalam Membangun Keamanan Digital
Key Discussion memberi perhatian khusus pada peran kampus sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan mahasiswa. Brian Yuliarto menyatakan bahwa perguruan tinggi harus menjadi pusat peradaban yang melindungi hak pendidikan dan kesejahteraan psikologis korban. “Kampus harus aktif dalam mengidentifikasi potensi kekerasan, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui media digital,” jelasnya.
Kemendiktisainstek berupaya menggelar program edukasi bagi mahasiswa dan dosen untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual digital. Selain itu, kementerian juga mendorong kolaborasi antar institusi pendidikan untuk membagi pengalaman dan strategi pencegahan. “Key Discussion tidak hanya tentang penegakan hukum, tapi juga tentang kultur kampus yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan,” tukas Brian Yuliarto.
Dalam tahun 2026, Kemdiktisainstek mencatat adanya 787 laporan kekerasan seksual dan bullying di lingkungan perguruan tinggi. Angka ini menunjukkan bahwa perubahan pola kekerasan seksual tidak hanya terjadi di kalangan mahasiswa, tetapi juga menjangkau segala lapisan pendidikan. “Kekerasan seksual digital tidak hanya memengaruhi korban, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan,” kata Brian.
