Bupati Kubu Raya Tegaskan Opini WTP Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat
New Policy – Setelah mendapatkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Barat, Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemkab Kubu Raya bukan sekadar prestasi administratif, tetapi harus diubah menjadi kebijakan nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan harus menjadi dasar dari New Policy yang diterapkan.
Konsistensi Pemkab Kubu Raya dalam Pengelolaan Keuangan
Pemkab Kubu Raya telah meraih predikat WTP selama 12 tahun berturut-turut, yang mencerminkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, menurut Sujiwo, pencapaian ini tidak cukup menjadi alasan untuk puas diri. Ia menyatakan bahwa New Policy yang diusung Pemkab Kubu Raya bertujuan untuk memastikan anggaran tidak hanya terlihat rapi, tetapi benar-benar mengalir ke sektor-sektor yang paling dibutuhkan oleh warga. “Kita tidak boleh hanya membanggakan capaian, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah menjadi alat untuk mendorong kesejahteraan rakyat,” kata bupati.
Transparansi dalam pengelolaan keuangan tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan New Policy. Hasil pemeriksaan BPK RI bukan hanya sebagai bukti kepatuhan, tetapi juga sebagai pedoman untuk perbaikan berkelanjutan.
Dalam konteks New Policy, Sujiwo menekankan bahwa pemerintah daerah harus memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan dalam memperoleh opini WTP harus diimbangi dengan keberhasilan dalam menyelesaikan isu-isu keuangan yang belum terselesaikan. “New Policy ini mengharuskan kita untuk tidak hanya memenuhi standar laporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan keuangan memiliki dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat,” tambahnya.
Komitmen untuk Pembangunan yang Inklusif
Pencapaian WTP ke-12 menjadi momentum penting dalam penerapan New Policy yang berfokus pada keadilan dan kesejahteraan. Sujiwo menyatakan bahwa anggaran harus dialokasikan secara proporsional, dengan prioritas pada bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “New Policy ini adalah langkah konkret untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya berkinerja baik, tetapi juga bersifat inklusif,” ujarnya.
Menurut Sujiwo, New Policy harus menjadi jaminan bahwa rakyat merasakan manfaat dari kebijakan keuangan. Kita perlu mengevaluasi setiap anggaran dengan kacamata manfaat, bukan sekadar kemampuan menyusun laporan yang rapi.
Dalam New Policy, Pemkab Kubu Raya juga berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ia menyinggung pentingnya dialog terbuka dengan warga, agar anggaran tidak hanya dikelola secara efisien, tetapi juga efektif. “New Policy ini mengandung prinsip bahwa keberhasilan keuangan tidak bisa diukur hanya dari opini BPK RI, tetapi juga dari kesejahteraan yang dirasakan oleh rakyat,” jelas bupati.
Lebih lanjut, Sujiwo menyebutkan bahwa New Policy akan melibatkan peningkatan pengawasan terhadap penggunaan dana desa dan program-program prioritas daerah. Ia juga menyoroti pentingnya menyusun anggaran yang lebih berorientasi pada hasil, sehingga setiap dana yang dikelola tidak hanya mencapai target keuangan, tetapi juga menghasilkan perbaikan nyata. “Kita harus mengukur keberhasilan New Policy berdasarkan kualitas hidup masyarakat, bukan hanya jumlah dana yang dialokasikan,” tambahnya.
Pemimpin daerah tersebut juga mengapresiasi profesionalisme tim pemeriksa BPK RI. Sinergi antara lembaga pengawas dan pemerintah daerah dianggap menjadi elemen kunci dalam menjalankan New Policy. “Dengan opini WTP, kita memiliki kesempatan untuk memperkuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan publik,” tuturnya.
New Policy yang diusung Bupati Kubu Raya menjadi referensi untuk daerah lain yang ingin mengevaluasi pengelolaan keuangan mereka. Pemkab Kubu Raya berharap kebijakan ini dapat menjadi contoh bagaimana opini WTP bisa diintegrasikan dengan tata kelola pemerintahan yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat. “Kita harus mengejar kesinambungan, agar New Policy ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga sebagai landasan untuk masa depan yang lebih baik,” pungkas Sujiwo.
