PKB Jateng: Ashari Tersangka Pencabulan di Pati, Dukun Bukan Kiai
Topics Covered – PKB Jateng mengungkapkan pernyataan dari Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah, Sukirman, mengenai Ashari, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan terhadap puluhan santriwati di Ponpes Ndholo Kusumo, Kabupaten Pati. Menurut Sukirman, Ashari bukanlah kiai melainkan dukun cabul yang mengaku sebagai ulama untuk menipu masyarakat. “Itu dukun yang mengatasnamakan kiai, bukan kiai sejati. Kalau kiai, karakter dan akhlaknya pasti lebih baik,” jelas Sukirman usai menghadiri Musyawarah Pimpinan Wilayah (Muspinwil) di Semarang, Minggu (10/5).
Kontroversi dan Tanggung Jawab Organisasi
PKB Jateng menegaskan bahwa kasus Ashari merupakan salah satu Topics Covered yang penting dalam penguatan kewaspadaan terhadap pesantren. Sukirman menyampaikan bahwa kiai memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga akhlak dan budi pekerti santrinya. “Kiai memiliki standar moral dan keilmuan yang jelas. Mereka juga diharapkan menjadi teladan bagi santri,” tambahnya. Kebocoran pengawasan dalam pesantren, menurut Sukirman, menjadi penyebab utama kontroversi ini.
“Tidak ada yang terganggu sama sekali. Yang membuat kita prihatin adalah anak-anak kita menjadi korban,” pungkas Sukirman.
Kehadiran Ashari di Ponpes Hidayatul Hikmah Al Kahfi, yang berlokasi di tengah-tengah permukiman warga, memicu kejutan dan ketidakpuasan warga setempat. Tersangka ini sempat menyamar sebagai kiai untuk memperoleh kepercayaan masyarakat sebelum melakukan tindakan tidak terpuji.
Kasus di Daerah Lain dan Upaya Pemecatan
Kasus Ashari mengemuka setelah penyelidikan oleh pihak kepolisian yang menemukan adanya kegiatan tidak terpuji di Pesantren Ciawi, Bogor. Penyidik menemukan bahwa terduga pelaku mencabuli 17 santriwati dan mengungkapkan peran pesantren sebagai tempat penyusupan. Hal ini memperkuat kebijakan PKB dalam Topics Covered kekiaian dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan.
Sejumlah kiai muda NU Jawa Barat dan DKI Jakarta juga mengingatkan PBNU untuk segera memecat pengurus yang terlibat dalam kasus korupsi. Mereka menekankan bahwa marwah organisasi keagamaan harus dijaga secara ketat. “Kiai bukan hanya memimpin pesantren, tetapi juga harus menjaga integritas dan kredibilitas organisasi,” kata salah satu kiai muda yang turut mengkritik penyalahgunaan kepercayaan.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti perlunya penerapan UU TPKS (Undang-Undang Perlindungan Anak) dalam kasus ini. Mereka meminta aparat hukum memproses pelaku secara maksimal. “Kasus ini menjadi contoh bagaimana kejahatan seksual bisa terjadi di lingkungan pendidikan,” tulis KPAI dalam pernyataan resmi. PKB Jateng menyambut dukungan dari KPAI terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap anak-anak.
Di sisi lain, PKB juga mengingatkan pentingnya kaderisasi dalam pemerintahan. Mereka menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden dan wakil presiden harus menjadi kader partai. “Ini langkah strategis untuk memperkuat demokrasi dan memastikan kinerja pemerintahan bersih,” kata Sukirman. Namun, ia menyoroti kritik terhadap pembatasan masa jabatan ketua umum partai, yang menurutnya perlu diperbaiki untuk memastikan transparansi.
Dalam Topics Covered lainnya, PKB juga menyampaikan duka cita atas wafat Azzam al-Hayya, putra pemimpin Hamas, dan empat anaknya akibat serangan Israel. Hal ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pendukung perjuangan Palestina. Sukirman menilai isu kaderisasi bisa bertentangan dengan prinsip kebebasan sipil, tetapi dianggap sebagai langkah penting dalam membangun sistem politik yang lebih akuntabel.
