Dana BNPB yang Diduga Dikorupsi Ternyata untuk Tangani Karhutla-Gempa NTT

Dana Siap Pakai BNPB Diduga Diselewengkan dari Penanganan Bencana

Beritanew.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi dalam penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Anggaran tersebut sejatinya disediakan untuk merespons kebutuhan mendesak saat bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), juga banjir di Aceh dan Sumatera.

DSP memiliki fungsi penting karena dapat dicairkan untuk kebutuhan penanggulangan keadaan darurat. Meski mekanismenya fleksibel, penggunaan dana itu tetap tidak dapat dilakukan sembarangan. Pencairan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam aturan BNPB.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, terdapat empat kondisi yang dapat menjadi landasan penggunaan dana tersebut. Kondisi pertama adalah penetapan status darurat bencana oleh bupati atau wali kota, gubernur, maupun Presiden. Selain itu, pencairan dapat dilakukan apabila ada penetapan status keadaan tertentu.

Dua ketentuan lain mencakup pertimbangan risiko bencana berdampak yang ditetapkan oleh Kepala BNPB serta kebutuhan pemberian bantuan kemanusiaan ke luar negeri. Kerangka ini dimaksudkan agar dana darurat tetap tersedia ketika masyarakat membutuhkan pertolongan cepat akibat peristiwa bencana.

“Di mana pencairan DSP tersebut bersifat fleksibel, namun harus memenuhi salah satu dari empat (4) syarat dan ketentuan yang merujuk pada Peraturan BNPB Nomor Tahun 2020,” kata Taufik di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Dipakai untuk Karhutla, Gempa, dan Banjir

Dalam perkara yang sedang ditangani, dana yang diduga terkait praktik korupsi itu dialokasikan bagi sejumlah penanganan bencana. Kebutuhan tersebut meliputi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, respons atas gempa besar di NTT, serta penanganan banjir di Aceh dan wilayah Sumatera.

Ketersediaan dana darurat menjadi unsur krusial dalam penanggulangan bencana karena kebutuhan di lapangan dapat muncul dalam waktu singkat. Pengadaan barang maupun jasa untuk keadaan seperti ini berkaitan langsung dengan dukungan bagi proses penanganan, sehingga prosedur dan integritas para pihak yang terlibat menjadi perhatian utama.

“Adapun DSP tersebut digunakan untuk penanganan dan penanggulangan berbagai bencana, di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga penanganan banjir di Aceh dan Sumatera,” ujarnya.

Empat Tersangka pada Klaster Dugaan Suap

KPK sebelumnya membagi dugaan korupsi di BNPB ini ke dalam dua klaster. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan yang menggunakan dana siap pakai bencana. Dalam bagian perkara tersebut, Bima Setiawan yang merupakan tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, klaster kedua berfokus pada dugaan suap dari pihak swasta yang menjadi vendor pengadaan. Empat orang telah berstatus tersangka dalam klaster ini, yaitu Richard Erlangga atau RIC selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB pada masa itu, Gabriel Purwaka Sigit atau GPS selaku Kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, serta Syifa Nrika Ghifarin atau SNG dan Gery Prasetiawan atau GER dari pihak swasta.

Penyidik menduga Richard meminta fee kepada penyedia agar vendor memperoleh paket pengadaan yang diincar. PT Trans Lintas Selaras disebut menyetujui pemberian fee tersebut. Dalam kurun Januari hingga September 2026, Richard diduga menerima suap Rp2,38 miliar dari Gery yang menjabat Direktur PT TLS.

“Bahwa dalam proses pengadaan tahun 2026, RIC selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB diduga meminta fee kepada penyedia agar pihak vendor mendapat paket pengadaan yang dimaksud,” ujar Taufik.

Pada periode yang sama, Gery juga diduga menyerahkan Rp140 juta kepada Gabriel. Uang itu diduga diberikan kepada Gabriel dalam kapasitasnya sebagai kepala sekaligus PPK di Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.

Uang Tunai, Valuta Asing, dan Emas

Selain transaksi yang diduga melibatkan Richard, KPK menyebut Gabriel diduga menerima uang dan barang dari vendor BNPB. Rinciannya berupa uang tunai Rp1,7 miliar, USD 7.500 atau sekitar Rp133,9 juta, serta SGD 9.000 yang nilainya sekitar Rp125 juta.

Penerimaan yang diduga terkait perkara itu juga mencakup 56 keping emas dengan total berat 133 gram dan tabungan emas seberat 192 gram. Jika digabungkan, jumlah emas yang disebut dalam klaster kedua mencapai 325 gram. Total nilai suap dalam klaster ini disebut mencapai Rp4,4 miliar, di luar emas tersebut.

Richard dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b serta Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gabriel dikenai Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B undang-undang yang sama.

Untuk Syifa dan Gery yang disangkakan sebagai pemberi, KPK menerapkan Pasal 605 ayat (1) huruf a atau Pasal 605 ayat (1) huruf b maupun Pasal 606 ayat (1) KUHP. Proses hukum ini menempatkan pengadaan untuk kebutuhan kebencanaan sebagai fokus penting, mengingat dana yang dipersoalkan ditujukan bagi penanganan warga dan daerah yang terdampak berbagai bencana.