KPK Geledah Dinas Perdagangan-Badan Keuangan Madiun Terkait TPPU Walkot Maidi

KPK Telusuri Dugaan TPPU dalam Pengembangan Kasus Maidi di Madiun

Beritanew.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penanganan perkara yang berkaitan dengan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi (MD). Pada Kamis, 1 Oktober 2026, penyidik melakukan penggeledahan di dua instansi Pemerintah Kota Madiun dalam rangka mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dua tempat yang didatangi tim penyidik ialah Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Langkah ini menjadi bagian dari pengembangan penyidikan yang tidak hanya berfokus pada perkara awal di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Hari ini ada dua lokasi yaitu di Dinas Perdagangan dan juga di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/10/2026).

Pencarian Bukti Tambahan

Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan bukti tambahan mengenai dugaan penerimaan lain yang diduga terkait dengan penyelenggara negara di Kota Madiun. Penyidik menelusuri kemungkinan adanya aliran dana dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di luar lingkup perkara pokok yang sebelumnya dikaitkan dengan Dinas PUPR.

Dalam perkara korupsi, pengembangan penyidikan dapat dilakukan ketika penyidik menemukan indikasi peristiwa pidana lain yang masih berkaitan dengan fakta, pihak, maupun aliran dana yang sedang diperiksa. Dalam konteks ini, KPK mendalami dugaan gratifikasi sekaligus kemungkinan pencucian uang.

“Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR ya,” ujar Budi.

“Karena pokok perkara itu kan di Dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya. Termasuk juga soal unsur pencucian uangnya,” lanjut Budi.

Penelusuran di Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah penting untuk memperjelas dokumen, catatan administrasi, maupun data lain yang dapat membantu penyidik menyusun gambaran utuh mengenai dugaan transaksi. Penggeledahan sendiri merupakan tindakan penyidikan untuk mencari serta mengamankan barang bukti yang relevan dengan perkara.

Dugaan Perubahan Bentuk dan Kepemilikan Aset

KPK juga mendalami kemungkinan uang yang diduga diterima dari sejumlah OPD telah dipindahkan, disamarkan, atau dialihkan kepada pihak lain. Unsur tersebut menjadi perhatian karena perkara TPPU berkaitan dengan upaya menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul harta yang diduga berasal dari tindak pidana.

Penyidik tidak hanya melihat penerimaan dana, tetapi juga menelusuri penggunaan dan keberadaan aset yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan. Proses ini dapat mencakup pemeriksaan dokumen kepemilikan, perubahan bentuk harta, serta hubungan pihak-pihak yang tercantum dalam transaksi atau penguasaan aset.

“Bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut, ada dugaan kemudian di-alih bentuk, ada disembunyikan, dialih namakan kepada pihak yang lain. Nah, itu yang kemudian jadi fokus penyidik untuk melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang terkait,” ujar Budi.

Fokus terhadap aset menjadi bagian penting dalam penyidikan dugaan pencucian uang. Selain membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana, penelusuran harta juga diperlukan untuk mengidentifikasi kekayaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan penerimaan yang sedang diperiksa.

Sprindik Baru Terbit pada September 2026

Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang sebelumnya menjerat Maidi. KPK menyatakan pengembangan tersebut dilakukan setelah ditemukan dugaan peristiwa pidana berupa gratifikasi dan pencucian uang.

“Penyidik melakukan pengembangan penyidikan setelah ditemukan adanya peristiwa pidana, dugaan gratifikasi dan pencucian uang,” kata Budi pada Rabu (23/9).

Meski demikian, penyidikan perkara baru tersebut masih menggunakan surat perintah penyidikan yang bersifat umum. Artinya, dalam tahap pengembangan ini KPK belum mengumumkan penetapan tersangka baru.

“Saat ini masih sprindik umum, belum ada penetapan tersangka. Sprindik barunya terbit per September 2026,” tutur Budi.

KPK telah memanggil lima orang saksi untuk kepentingan perkara tersebut. Tiga di antara lima saksi itu sebelumnya juga pernah dimintai keterangan dalam perkara awal. Pemeriksaan saksi berlangsung di Kantor KPPN Kota Madiun.

Pemeriksaan ulang atau pemanggilan saksi yang telah diperiksa dalam perkara sebelumnya dapat diperlukan ketika penyidik membutuhkan penjelasan tambahan mengenai fakta baru, dokumen tertentu, atau dugaan transaksi yang muncul dalam pengembangan perkara.

Maidi Dituntut Penjara dan Uang Pengganti

Di sisi lain, Maidi telah menghadapi tuntutan dalam perkara korupsi yang lebih dahulu berjalan. Jaksa KPK menuntutnya dengan pidana penjara selama 7 tahun 2 bulan serta kewajiban membayar denda dan uang pengganti.

Tuntutan itu dibacakan jaksa penuntut umum KPK Palupi Wiryawan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis, 17 September 2026. Jaksa meyakini Maidi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara yang didakwakan.

“Menjatuhkan tuntutan pidana terhadap terdakwa Maidi dengan pidana penjara selama 7 tahun 2 bulan,” kata jaksa Palupi Wiryawan.

Selain tuntutan hukuman badan, jaksa meminta agar Maidi dijatuhi denda Rp205 juta. Jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti senilai Rp8.005.384.790, atau lebih dari Rp8 miliar.

Pengembangan dugaan TPPU berjalan sebagai perkara tersendiri dari proses persidangan korupsi yang telah berlangsung. Status sprindik umum menunjukkan penyidik masih mengumpulkan dan menguji bukti sebelum mengambil langkah hukum berikutnya. KPK akan menelusuri dokumen, keterangan saksi, serta aset yang dianggap relevan untuk menentukan arah lanjutan penyidikan di Kota Madiun.