Pemkot Pekanbaru Benahi Layanan Perizinan untuk Dorong Investasi

Pekanbaru Perkuat Perizinan Digital untuk Menopang Iklim Investasi

Beritanew.com – Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperluas pembenahan layanan perizinan sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang lebih terbuka dan efisien. Digitalisasi layanan, perluasan titik pelayanan, serta pendekatan jemput bola menjadi langkah yang disiapkan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat mengurus administrasi dengan lebih mudah.

Penguatan tersebut sejalan dengan capaian Pekanbaru yang memperoleh predikat Sangat Baik dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026. Penetapan penghargaan itu dilakukan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

Predikat tersebut mencerminkan penilaian atas pelayanan perizinan serta langkah pemerintah daerah dalam membantu percepatan kegiatan usaha. Bagi daerah yang ingin menarik penanaman modal, proses administrasi yang jelas, cepat, dan mudah diakses menjadi unsur penting karena berhubungan langsung dengan kepastian bagi calon investor maupun usaha yang telah berjalan.

Layanan Didorong Lebih Dekat dan Mudah Diakses

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan bahwa perbaikan birokrasi tidak boleh berhenti pada pengakuan formal. Pemerintah kota menempatkan kualitas pelayanan sebagai bagian penting untuk membangun lingkungan usaha yang kondusif bagi berbagai kelompok masyarakat.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemko Pekanbaru. Kami terus berupaya memastikan iklim investasi di Pekanbaru semakin ramah, dengan pelayanan yang cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit,” ujar Agung, Rabu (14/10/2026).

Untuk mendukung tujuan tersebut, Pemkot Pekanbaru mengembangkan sejumlah inovasi pelayanan. Salah satunya adalah sistem digital SIP AMAN. Selain layanan berbasis teknologi, pemerintah juga menghadirkan Mal Pelayanan Publik atau MPP Mini dan MPP Keliling.

Keberadaan MPP Mini dan MPP Keliling diarahkan untuk memperpendek jarak antara layanan publik dengan warga. Model pelayanan ini memungkinkan akses administrasi tidak hanya bertumpu pada satu lokasi. Di sisi lain, penggunaan sistem digital diharapkan dapat membantu penyederhanaan proses dan memberi ruang bagi layanan yang lebih transparan.

“Kami ingin pelayanan pemerintah semakin mudah dijangkau. Digitalisasi harus terus diperkuat, begitu juga dengan pelayanan jemput bola melalui MPP Mini dan MPP Keliling. Prinsipnya, masyarakat dan pelaku usaha harus mendapatkan pelayanan yang baik tanpa membedakan latar belakang,” jelasnya.

Bagi pelaku usaha, kemudahan perizinan memiliki dampak praktis dalam menjalankan aktivitas bisnis. Kejelasan tahapan administrasi dapat membantu mereka mempersiapkan kebutuhan usaha dengan lebih terarah. Sementara bagi masyarakat, perluasan kanal pelayanan memberi pilihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan akses mereka.

Realisasi Investasi Melampaui Target

Pembenahan pelayanan itu berjalan beriringan dengan kinerja investasi Kota Pekanbaru pada 2026. Selama semester I tahun tersebut, realisasi investasi tercatat sebesar Rp 7,35 triliun. Nilai itu setara dengan 156,02% dari target yang ditetapkan.

Kontribusi terbesar berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN yang mencapai sekitar Rp 6,12 triliun. Sementara Penanaman Modal Asing atau PMA berada di kisaran Rp 1,24 triliun. Komposisi ini menunjukkan besarnya peran investasi domestik dalam capaian Pekanbaru pada paruh pertama tahun 2026, dengan modal asing tetap menjadi bagian dari penguatan kegiatan ekonomi daerah.

Perkembangan investasi tersebut juga berada dalam konteks pertumbuhan ekonomi kota. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Pekanbaru tercatat sekitar 8%. Angkanya kemudian berada pada 7,39% pada triwulan II 2026. Di saat yang sama, Pembentukan Modal Tetap Bruto atau PMTB tumbuh 8,55%.

PMTB menggambarkan pembentukan aset tetap untuk mendukung kegiatan produksi dan ekonomi. Pertumbuhannya dapat menjadi salah satu gambaran adanya aktivitas penanaman modal pada aset yang digunakan dalam kegiatan usaha. Dalam konteks daerah, peningkatan investasi dan layanan perizinan yang lebih baik diharapkan saling mendukung agar peluang ekonomi dapat terus berkembang.

Fokus pada Manfaat yang Dirasakan Warga dan Usaha

Agung menyampaikan Pemkot Pekanbaru akan melanjutkan perbaikan birokrasi sekaligus memperkuat kerja sama dengan dunia usaha. Arah kebijakan tersebut diharapkan mendukung kenaikan investasi, membuka peluang kerja, dan memberi ruang pertumbuhan bagi usaha lokal.

Ia menilai ukuran keberhasilan pelayanan bukan semata-mata penghargaan yang diterima pemerintah. Yang lebih utama adalah pengalaman nyata masyarakat serta pelaku usaha ketika mengakses layanan administrasi dan perizinan.

“Kami tidak ingin berhenti pada penghargaan. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat dan pelaku usaha benar-benar merasakan manfaat dari perbaikan pelayanan yang dilakukan pemerintah,” tegasnya.

Dengan penguatan kanal digital, kehadiran layanan MPP Mini, serta MPP Keliling, Pemkot Pekanbaru berupaya menjadikan pelayanan publik lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi kualitas layanan tersebut agar proses yang mudah, transparan, dan tidak berbelit dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.