Pemprov Lampung Benahi Jalan Provinsi buat Buka Akses Ekonomi Lampung Utara

Perbaikan Jalan Provinsi Dipercepat untuk Perkuat Konektivitas Lampung Utara

Beritanew.com – Pemerintah Provinsi Lampung melanjutkan pembenahan jaringan jalan sebagai upaya memperlancar pergerakan warga, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Salah satu penanganan yang sedang berjalan berada di ruas Ketapang Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meninjau langsung perkembangan pekerjaan pada Senin, 28 September 2026. Penanganan ruas jalan provinsi tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp6,8 miliar. Pemerintah daerah menempatkan proyek ini sebagai bagian dari agenda pemerataan kualitas infrastruktur di seluruh kabupaten dan kota di Lampung.

“Hari ini kita sedang melihat progres pembangunan jalan di daerah di Ketapang ya, tentunya ini adalah salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperbaiki jalan-jalan terutama di jalan wewenang Provinsi Lampung di seluruh Lampung,” ujar Rahmat dalam keterangannya, Selasa (29/9/2026).

Jalan Menjadi Penghubung Aktivitas Warga

Perbaikan transportasi darat dipandang penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Jalan yang layak membantu warga menjangkau sekolah, fasilitas pelayanan, pusat perdagangan, serta lokasi kerja dengan lebih mudah. Bagi pelaku usaha dan sektor logistik, kondisi ruas yang baik juga dapat mendukung kelancaran pengiriman barang antarwilayah.

Rahmat menekankan bahwa pembangunan jalan bukan hanya pekerjaan fisik, melainkan kebutuhan dasar yang menopang banyak sektor. Akses yang tersambung antara desa, kecamatan, dan pusat kegiatan ekonomi diharapkan membuat mobilitas lebih efisien serta memperluas peluang perkembangan kawasan.

“Ya tentu, jalan (adalah) urat nadi utama ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain itu, semua butuh jalan,” tegasnya.

Di Lampung Utara, panjang jalan yang berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung mencapai 156 kilometer. Rahmat menyampaikan bahwa 93 persen dari jaringan tersebut sudah berstatus mantap. Sisa 7 persen yang belum berada pada kondisi mantap akan terus didorong penanganannya pada tahun-tahun berikutnya.

“Yang dalam wewenang provinsi, di Lampung Utara itu ada 156 km. Dan 93 persen ini dalam keadaan mantap. Yang 7 persen ini masih belum keadaan mantap. Ini yang akan kita dorong terus tahun-tahun ke depan supaya bisa diperbaiki,” jelasnya.

Integrasi Jalan Provinsi dan Kabupaten

Pembangunan akses transportasi di Lampung Utara tidak hanya bertumpu pada ruas yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Rahmat menilai koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten diperlukan agar setiap proyek membentuk jalur yang saling terhubung, bukan sekadar perbaikan pada titik-titik yang berdiri sendiri.

Kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara turut membuka dukungan dari pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah. Program tersebut menyediakan anggaran Rp76 miliar untuk pembangunan jalan kabupaten di wilayah penghubung Ketapang, Gunung Betuah, hingga Kalicinta. Pekerjaan jalan kabupaten itu direncanakan mulai pada akhir Oktober 2026.

Keberadaan proyek jalan kabupaten tersebut melengkapi pembenahan ruas provinsi yang telah dilakukan. Dengan demikian, pengguna jalan tidak hanya memperoleh akses yang lebih baik di satu bagian perjalanan, tetapi juga berpotensi menikmati rute yang lebih tersambung saat berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain di Lampung Utara.

“Intinya atas dorongan Pak Bupati, Pak Presiden memberikan Inpres Jalan Daerah untuk jalan kabupaten, jalan kabupaten di Ketapang sampai Gunung Betuah dan pernah ke Kalicinta. Tujuannya apa? Kami sudah bangun jalan provinsinya, kabupaten membangun jalan kabupatennya, sehingga jalurnya itu terintegrasi,” paparnya.

Rahmat menyebut dukungan tersebut sebagai hasil perjuangan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Anggaran puluhan miliar rupiah itu diharapkan memberi dampak nyata bagi jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten.

“Total-total jalan kabupaten yang dibangun 76 miliar. Dimulai bulan Oktober akhir ini. Dan warga Lampung Utara, alhamdulillah dorongan Pak Bupati, perjuangan kita sama-sama. Pak Presiden juga membantu lewat Inpres Jalan Daerah sebanyak 76 miliar rupiah untuk jalan kabupaten,” sambungnya.

Dorongan bagi Ekonomi dan Distribusi Logistik

Ruas jalan yang terintegrasi memiliki peran besar dalam memperkuat hubungan antarkecamatan. Perjalanan masyarakat menuju pusat perdagangan, layanan pendidikan, maupun kegiatan sosial dapat menjadi lebih lancar apabila koneksi jalan dari tingkat provinsi hingga kabupaten tersedia secara berkesinambungan.

Bagi distribusi barang, akses jalan yang semakin baik dapat membantu menekan hambatan perjalanan dan mendukung efisiensi logistik. Hal ini relevan bagi warga maupun pelaku kegiatan ekonomi yang bergantung pada mobilitas dari kawasan produksi menuju pasar atau pusat layanan di wilayah lain.

Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pembenahan ini menjadi bagian dari penguatan konektivitas yang lebih merata. Dengan 93 persen jalan provinsi di Lampung Utara telah berada dalam kondisi mantap, fokus berikutnya diarahkan pada ruas yang masih memerlukan perbaikan agar manfaat infrastruktur dapat dirasakan lebih luas.

Penanganan ruas Ketapang Negara Ratu serta pembangunan jalan kabupaten melalui Inpres Jalan Daerah diharapkan menciptakan jaringan perjalanan yang lebih utuh. Keterhubungan tersebut pada akhirnya diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat Lampung Utara secara berkelanjutan.