Momen Rieke Singgung Indra Kenz di Rapat Hunian Mewah Lapas Cibinong

Rieke Soroti Pembebasan Bersyarat Indra Kenz di Tengah Isu Lapas Cibinong

Beritanew.com – Rapat dengar pendapat Komisi XIII DPR dengan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjadi ruang untuk membahas sejumlah persoalan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong. Pembahasan itu mengemuka setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak di lapas tersebut dan menemukan isu yang memicu perhatian publik.

Dalam rapat pada Senin, 28 September 2026, anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka turut mengangkat pemberian pembebasan bersyarat kepada Indra Kusuma, yang dikenal sebagai Indra Kenz. Ia mempertanyakan keputusan tersebut, khususnya karena perkara yang menjerat Indra berkaitan dengan banyak korban dan pemulihan kerugian mereka belum tuntas.

Paparan Pemeriksaan Narapidana Dinilai Belum Lengkap

Rieke lebih dahulu menilai penjelasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum memuat daftar warga binaan yang diperiksa secara menyeluruh. Dalam paparan yang disampaikan, nama Ferdy Sambo disebut sebagai satu-satunya narapidana dalam perkara pidana umum, sementara kelompok lain hanya dijelaskan dalam bentuk jumlah.

“Itu hanya disampaikan Direktorat Pamintel dan Direktorat Patmal melakukan pemeriksaan terhadap 21 warga binaan yang mengikuti kegiatan asimilasi, lalu ada 33 warga binaan kasus tipikor, dan satu warga binaan atas nama Ferdy Sambo kasus pidum,” kata Rieke.

Ia meminta pihak terkait merinci seluruh nama narapidana yang telah menjalani pemeriksaan. Rieke juga menyinggung adanya dua warga binaan dalam kasus timah yang turut diperiksa. Baginya, keterbukaan daftar dan penjelasan pemeriksaan diperlukan agar DPR dapat memahami konteks persoalan secara utuh, bukan sekadar melihat angka.

Rapat tersebut membahas kondisi pemasyarakatan, termasuk perlakuan terhadap warga binaan serta pengawasan di dalam lapas. Karena itu, Rieke menilai keterangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu disampaikan secara lengkap agar pengawasan terhadap sistem pembinaan dan penegakan aturan dapat dilakukan secara jelas.

Pertanyaan tentang Pembebasan Bersyarat

Setelah menyoroti materi pemeriksaan, Rieke kemudian menghubungkan isu di Lapas Cibinong dengan pembebasan bersyarat Indra Kenz pada 24 September 2026. Ia menekankan bahwa korban dalam perkara investasi robot trading Binomo jumlahnya banyak, sehingga proses pembebasan bersyarat perlu mendapat penjelasan yang dapat dipahami publik.

“Dan kemudian ada Indra Kenz yang malah mendapatkan pembebasan bersyarat di tanggal 24, Bapak. Korbannya itu banyak, Pak,” kata dia.

“Dan untuk pidana ekonomi dengan korban publik sebanyak ini, ini kok lagi ramai soal lapas, ini malah ada yang dapat pembebasan bersyarat,” tambahnya.

Rieke mempertanyakan dasar asesmen yang digunakan sebelum pembebasan bersyarat diberikan. Perhatiannya terutama tertuju pada kondisi korban yang kerugiannya belum seluruhnya pulih. Dalam perkara dengan dampak luas terhadap masyarakat, pemenuhan kewajiban terkait aset dan ganti rugi menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan.

“Di mana korban belum dipulihkan. Kasus penipuan, judi kalau saya tidak salah, judi online berkedok investasi, ponzi, Pak. Ini saya juga nanti mempertanyakan. Sekali lagi bagaimana asesmen pembebasan bersyarat itu,” ujar Rieke.

Ia juga meminta agar tidak muncul persepsi bahwa terdapat perlakuan khusus bagi narapidana tertentu di tengah sorotan terhadap Lapas Cibinong.

“Jangan lagi ramai lapas seperti ini, ada pembebasan bersyarat pada orang yang terindikasi juga mendapatkan privilege di Cibinong,” tambahnya.

Ditjenpas Konfirmasi Status Indra Kenz

Kabar keluarnya Indra Kenz sempat ramai setelah sebuah unggahan media sosial milik Paris Pernandez beredar. Dalam video tersebut, Paris terlihat berpelukan dengan Indra Kenz dan menyampaikan bahwa Indra telah menginap di rumahnya setelah keluar dari penjara.

Ketua Kelompok Kerja Komunikasi Publik sekaligus juru bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Budi Waskito, membenarkan bahwa Indra Kenz memperoleh pembebasan bersyarat. Pembebasan itu dilaksanakan pada Kamis, 24 September 2026, pukul 11.00.

“Pada Kamis, tanggal 24 Sept 2026 jam 11.00 telah dilaksanakan pembebasan bersyarat kepada Indra Kusuma atau Indra Kenz. Di bawah pengawasan Bapas Bogor pengawasannya,” kata Budi saat dikonfirmasi.

Status pembebasan bersyarat berarti pengawasan terhadap Indra Kenz berada di bawah Balai Pemasyarakatan Bogor. Isu ini mendapat perhatian karena pembebasan bersyarat bukan sekadar soal seorang narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, melainkan juga menyangkut pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan ketentuan yang melekat selama masa tersebut.

Harapan Korban dan Sengketa Pembagian Aset

Pihak korban investasi robot trading Binomo juga merespons informasi mengenai pembebasan bersyarat itu. Penasihat hukum korban, Irsan Gusfrianto, menyampaikan harapan agar peristiwa yang pernah terjadi tidak kembali terulang jika pembebasan tersebut benar telah diberikan.

“Untuk kepastian benar tidaknya Indra Kenz bebas bersyarat kami dari kuasa hukum korban belum tahu persis. Kalaupun benar dia sudah bebas bersyarat, kami berharap kejadian seperti kemarin tidak terulang lagi,” ungkap kuasa hukum korban, Irsan Gusfrianto, saat dimintai konfirmasi, Sabtu (26/9/2026).

Terkait kompensasi kerugian, Irsan menjelaskan bahwa sebagian pembagian kepada korban telah dilakukan melalui aset sitaan milik Indra Kenz. Namun, proses pembagian tersebut masih menyisakan persoalan yang melibatkan pengurus Paguyuban Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu atau PTIB.

“Untuk kerugian para korban, sudah dibagi dari aset sitaan Indra Kenz. Hanya, masih bermasalah sampai sekarang terkait pembagian yang dilakukan oleh pihak paguyuban,” jelas Irsan.

Persoalan pembagian itu tengah dilaporkan Irsan ke Bareskrim Polri. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa perhatian terhadap kasus ini tidak berhenti pada status pembebasan bersyarat. Bagi para korban, kepastian pembagian aset sitaan dan pemulihan kerugian tetap menjadi hal yang mendesak, sementara bagi publik, penjelasan mengenai prosedur pembebasan bersyarat diperlukan untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem pemasyarakatan.