Wakapolri Siapkan Siswa SIP, Sepolwan, dan Taruna Akpol Dukung Perlinsos

Polri Libatkan Peserta Didik untuk Perluas Akses Perlindungan Sosial Digital

Beritanew.com – Polri menyiapkan peserta didik dari sejumlah lembaga pendidikan kepolisian untuk membantu pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital. Keterlibatan tersebut diarahkan untuk mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat, terutama dalam proses registrasi, pendataan, serta pemutakhiran informasi secara digital.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo meminta Lemdiklat Polri menempatkan program Perlinsos sebagai bagian dari latihan kerja yang dijalani siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP), Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan), Sekolah Polisi Negara (SPN), dan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol). Program ini dirancang sebagai pengalaman lapangan sekaligus pembekalan keterampilan pelayanan publik bagi calon anggota Polri.

Jadwal Pelibatan Siswa dan Taruna

Latihan kerja bagi siswa SIP direncanakan dimulai pada Oktober 2026. Selanjutnya, siswa Sepolwan, SPN, serta Taruna Akpol akan dipersiapkan pada November 2026 dengan menyesuaikan kalender pendidikan di masing-masing lembaga.

Arahan Wakapolri disampaikan ketika melakukan peninjauan ke Sepolwan pada 24 Maret 2026. Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi Kalemdiklat Polri Komjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak.

Persiapan ini juga berkaitan dengan pengarahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya memberikan arahan mengenai percepatan program Perlinsos di Pusdalsis Mabes Polri pada hari yang sama, pukul 12.00 WIB.

Target yang ditekankan dalam percepatan tersebut adalah pendaftaran dan verifikasi digital terhadap 48 juta keluarga hingga 30 November 2026. Untuk mencapai cakupan sebesar itu, diperlukan perluasan agen yang dapat mendampingi warga saat menggunakan layanan digital.

Tiga Kemampuan Utama yang Akan Diperkuat

Dalam latihan kerja, siswa dan taruna tidak hanya diperkenalkan pada aplikasi atau perangkat elektronik. Mereka juga akan dibekali pemahaman tentang alur layanan, prosedur verifikasi, tata kelola data, serta cara berinteraksi dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Tiga kemampuan menjadi fokus pembekalan, yaitu pengoperasian gawai dan aplikasi, pendataan, serta komunikasi publik. Peserta didik diharapkan dapat menggunakan perangkat digital sebagai sarana pelayanan, memahami mekanisme pendaftaran dan pemutakhiran data, serta menjelaskan prosesnya dalam bahasa yang mudah diterima warga.

“Kita harus mulai dari lembaga pendidikan. Siswa yang akan turun latihan kerja kita persiapkan agar mampu menggunakan gawai, melakukan pendataan, dan berkomunikasi dengan masyarakat. Ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi mereka untuk mendukung program pemerintah,” ujar Wakapolri.

Peran tersebut penting karena layanan digital tidak selalu mudah dijangkau oleh semua kelompok masyarakat. Kehadiran petugas pendamping di lapangan dapat membantu warga memahami tahapan yang perlu dilakukan tanpa mengabaikan ketelitian dalam memasukkan informasi.

Wakapolri menekankan bahwa pembelajaran yang diberikan tidak berhenti pada keterampilan teknis. Peserta didik juga harus memahami tanggung jawab saat menangani data pribadi masyarakat, khususnya Nomor Induk Kependudukan atau NIK.

“Yang kita ajarkan bukan hanya bagaimana mengoperasikan aplikasi. Mereka harus memahami proses pendataan, menjaga keamanan data masyarakat, dan mampu menjelaskan kepada warga dengan bahasa yang mudah dipahami,” jelas Wakapolri.

Fokus pada Pendataan, Bukan Penetapan Penerima Bantuan

Dalam pelaksanaannya, siswa SIP, Sepolwan, SPN, dan Taruna Akpol hanya akan membantu tahapan registrasi, pendataan, dan pembaruan data. Mereka tidak diberi kewenangan untuk memutuskan apakah seseorang layak menerima bantuan sosial.

Pemisahan peran tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban prosedur. Akurasi informasi dan proses pengumpulan data harus berjalan bersamaan, sementara penentuan penerima bantuan tetap mengikuti mekanisme serta kewenangan yang berlaku.

“Data harus benar dan proses mendapatkan data juga harus benar. Siswa harus memahami bahwa mereka membantu proses pendataan, bukan menentukan siapa yang menerima bantuan,” tegasnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya mengingatkan bahwa transformasi digital Perlinsos harus menghasilkan data yang tepat dan penyaluran yang menyasar pihak yang sesuai. Penggunaan teknologi diharapkan memperkuat jangkauan pelayanan, bukan menjadi hambatan bagi warga yang belum memiliki akses atau kemampuan digital memadai.

“Keterbatasan teknologi tidak boleh menjadi alasan mereka tidak terdata,” ujar Menteri Sosial.

Pesan tersebut menempatkan pendampingan masyarakat sebagai unsur penting dalam digitalisasi perlindungan sosial. Ketika warga mengalami kesulitan menggunakan perangkat atau memahami proses layanan, bantuan langsung di lapangan dapat membantu memastikan mereka tetap tercatat.

Jaringan TNI-Polri Didorong Bantu Pendampingan Warga

Luhut Binsar Pandjaitan mendorong pemanfaatan jaringan TNI-Polri yang memiliki kedekatan dengan masyarakat. Jaringan itu dinilai dapat membantu percepatan pendataan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, sekaligus mendukung keamanan dan kedaulatan data.

“Kita minta dorongan teman-teman TNI, Polri, untuk memobilisasi para agen bekerja sama dengan pemerintah daerah,” tutur Luhut.

Kalemdiklat Polri Komjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak menyatakan pembekalan Perlinsos sejalan dengan perubahan pendidikan Polri yang semakin responsif terhadap perkembangan teknologi. Para siswa telah menggunakan laptop, Outcome Based Education (OBE), dan Learning Management System (LMS) dalam proses pembelajaran.

“Siswa sekarang adalah generasi yang sangat dekat dengan teknologi. Karena itu, kemampuan menggunakan teknologi harus menjadi kompetensi kerja. Namun, kemampuan tersebut harus berjalan bersama kemampuan komunikasi,” ujar Kalemdiklat.

Latihan kerja kemudian menjadi ruang untuk menguji kemampuan tersebut dalam situasi nyata. Peserta didik dapat berlatih mencatat data secara benar, menerangkan program kepada warga, dan membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang jelas serta pelayanan yang tertib.

Keterlibatan siswa SIP, Sepolwan, SPN, dan Taruna Akpol dalam Perlinsos menandai pendekatan pendidikan yang menghubungkan kemampuan profesional kepolisian dengan kebutuhan layanan masyarakat. Selain mengenal teknologi, calon personel Polri dipersiapkan untuk memahami bahwa pelayanan publik membutuhkan ketelitian, perlindungan data, dan kemampuan mendengar kebutuhan warga.