RUU Pemilu dan Simpang Jalan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

RUU Pemilu dan Agenda Mendesak Keterwakilan Perempuan

Beritanew.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu kembali bergerak setelah sempat lama tidak menjadi pusat perhatian. Sebelumnya, percakapan mengenai revisi aturan pemilu lebih banyak hidup di lingkungan kampus serta komunitas yang menaruh perhatian pada demokrasi elektoral. Kini, ketika pembahasan mulai menghangat, satu agenda penting perlu ditempatkan sebagai isu utama: kepastian keterwakilan perempuan di parlemen.

Perdebatan publik sejauh ini banyak diarahkan pada parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Sejumlah partai, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun yang berada di luar parlemen, mengajukan gagasan berbeda mengenai persentasenya. Pembicaraan itu wajar karena ambang batas berkaitan dengan komposisi parlemen, mutu representasi, stabilitas politik, dan legitimasi hasil pemilu.

Namun, pembahasan mengenai ambang batas tidak semestinya menyisihkan agenda afirmasi perempuan. RUU Pemilu menjelang Pemilu 2029 harus menjadi ruang untuk memperjelas pelaksanaan kuota paling sedikit 30% perempuan, bukan sekadar mempertahankan rumusan yang mudah diabaikan.

Dari Komitmen Normatif ke Kewajiban yang Tegas

Perjuangan afirmasi 30% keterwakilan perempuan telah berlangsung sejak awal Reformasi. Gagasan tersebut mulai memperoleh ruang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yang digunakan pada Pemilu 2004. Setelah lebih dari dua dekade, tantangannya bukan lagi hanya menghadirkan prinsip afirmasi di dalam regulasi, melainkan memastikan prinsip itu benar-benar menghasilkan perubahan.

Salah satu usulan yang mengemuka adalah mengganti kata “memperhatikan” dalam klausul afirmatif menjadi “wajib”. Perubahan diksi tampak sederhana, tetapi akibat hukumnya sangat penting. Kata “memperhatikan” dapat membuka ruang penafsiran longgar, sedangkan “wajib” menegaskan adanya tanggung jawab yang harus dipenuhi.

Ketegasan semacam ini dibutuhkan terutama bagi partai politik. Apabila kewajiban pencalonan perempuan tidak dipenuhi, pelanggaran tersebut semestinya tidak berhenti sebagai catatan administratif. Harus tersedia sanksi yang sepadan agar afirmasi tidak berubah menjadi formalitas menjelang pendaftaran calon.

“Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).”

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara itu, afirmasi bagi keanggotaan penyelenggara pemilu diatur dalam Pasal 10 ayat (7) dan Pasal 92 ayat (11). Dalam pencalonan legislatif, Pasal 245 juga memuat kewajiban daftar bakal calon yang setidaknya mencakup 30% perempuan.

“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).”

Putusan MK dan Konsekuensi bagi Pemilu 2029

Penguatan afirmasi perempuan juga memperoleh perhatian melalui putusan Mahkamah Konstitusi setelah adanya pengujian undang-undang yang diajukan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026 membahas sanksi bagi partai politik yang tidak mencalonkan paling sedikit 30% perempuan di setiap daerah pemilihan untuk pemilu DPR dan DPRD.

Putusan mengenai sanksi diskualifikasi tersebut membawa dampak hukum dan politik yang jelas. RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 perlu mengakomodasinya secara tegas. Pembentuk undang-undang tidak cukup hanya mengulang target persentase perempuan, melainkan perlu merancang mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan konsekuensi pelanggaran yang dapat diterapkan secara konsisten.

Arah perubahan RUU Pemilu juga dipengaruhi sejumlah putusan lain. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengatur pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa ambang batas parlemen 4% harus diubah untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya. Selain itu, Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menghapus ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Rangkaian putusan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan ulang aturan pemilu bukan pekerjaan teknis belaka. Perubahan desain pemilu akan menentukan siapa yang dapat masuk ke arena kompetisi, bagaimana suara pemilih diterjemahkan menjadi kursi, dan seberapa luas kelompok masyarakat memperoleh representasi politik.

Afirmasi Selama Ini Masih Bertumpu pada Input

Selama ini, kebijakan 30% perempuan lebih banyak terlihat pada tahap input dan proses. Afirmasi hadir dalam pembentukan tim seleksi, komposisi penyelenggara pemilu, kepengurusan partai politik, serta daftar kandidat. Langkah-langkah itu penting karena membuka pintu partisipasi perempuan sejak awal tahapan demokrasi elektoral.

Meski demikian, keberadaan perempuan dalam daftar calon belum otomatis menghadirkan proporsi yang sama di parlemen. Inilah perbedaan antara afirmasi berbasis proses dan afirmasi berbasis hasil. Yang pertama menilai apakah kesempatan telah tersedia; yang kedua menyoroti apakah kesempatan tersebut benar-benar menghasilkan keterwakilan yang bermakna.

Secara empiris, target 30% relatif lebih mudah terlihat dalam keanggotaan tim seleksi, penyelenggara pemilu, dan kepengurusan partai. Kondisi berbeda terjadi di lembaga legislatif. Keterwakilan perempuan di parlemen belum pernah mencapai, apalagi melampaui, angka 30%.

Pemilu 2024 memperlihatkan jarak tersebut dengan jelas. Perempuan mengisi 130 dari 580 kursi parlemen, setara 22,4%. Angka itu menunjukkan adanya kemajuan partisipasi, tetapi masih berada di bawah target afirmasi yang telah lama menjadi komitmen kebijakan.

Mengapa Target 30% Perlu Dijaga

Kuota perempuan bukan semata persoalan angka atau pembagian kursi. Kehadiran yang lebih setara di parlemen berkaitan dengan kualitas representasi dalam pembentukan undang-undang, penyusunan anggaran, dan pengawasan pemerintahan. Parlemen yang merefleksikan keragaman warga secara lebih baik memiliki peluang lebih besar untuk menangkap pengalaman serta kebutuhan kelompok yang beragam.

Karena itu, RUU Pemilu perlu menjawab pertanyaan mendasar: apakah aturan hanya hendak memastikan perempuan tercantum dalam daftar calon, atau juga memastikan bahwa komitmen afirmasi memiliki daya paksa yang nyata? Kepastian sanksi bagi partai yang mengabaikan ketentuan pencalonan merupakan salah satu pintu penting untuk mengakhiri afirmasi yang setengah hati.

Pembahasan ambang batas parlemen tetap penting dan patut dilakukan secara terbuka. Akan tetapi, perhatian terhadap isu itu sebaiknya berjalan beriringan dengan pembenahan keterwakilan perempuan. Pemilu 2029 dapat menjadi titik penting untuk mengubah afirmasi dari sekadar persyaratan administratif menjadi instrumen demokrasi yang lebih tegas, terukur, dan berorientasi pada hasil.