Ketua KPU Langkat Diberhentikan Sementara, Diduga Gelapkan Mobil Pemkab

Ketua KPU Langkat Dicopot Sementara: Mobil Dinas Pemkab Tak Muncul Hampir Delapan Bulan

Beritanew.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kini memasuki fase kepemimpinan transisi setelah ketua lembaga tersebut, Husni Mustofa, diberhentikan sementara dari kursinya. Keputusan ini bukan sekadar rotasi administratif biasa; ia lahir dari dugaan penggelapan aset kendaraan dinas yang dipinjamkan Pemerintah Kabupaten Langkat kepada KPU Langkat. Mobil tersebut, yang seharusnya menjadi sarana operasional lembaga penyelenggara pemilu, dilaporkan tidak lagi terlihat di kantor KPU sejak Agustus 2025 — rentang waktu yang mendekati delapan bulan tanpa penjelasan memadai.

Kronologi Dugaan Penggelapan Kendaraan Dinas

Mobil dinas yang menjadi pusat persoalan awalnya dipinjamkan oleh Pemkab Langkat kepada KPU Langkat untuk keperluan operasional lembaga. Dalam praktiknya, kendaraan itu digunakan langsung oleh Husni Mustofa selaku ketua. Namun, sejak Agustus 2025, mobil tersebut tidak pernah lagi dibawa ke kantor KPU. Tidak ada laporan pengembalian, tidak ada keterangan resmi mengenai keberadaannya, dan tidak ada upaya yang dapat diverifikasi untuk menunjukkan bahwa kendaraan itu masih berada dalam kendali lembaga.

Ketua KPU Sumatera Utara, Agus Arifin, mengonfirmasi status pemberhentian sementara tersebut pada Senin, 31 Agustus 2026. Ia menjelaskan bahwa dugaan penggelapan merujuk pada mobil milik Pemkab yang dipinjamkan ke KPU Langkat dan kemudian dipakai secara pribadi oleh Husni.

“Dugaan menggelapkan mobil dari Pemkab yang dipinjamkan ke KPU Langkat, dipakai sama dia, almost 8 bulan nggak bisa ditunjukkan (mobil) di kantor.”

Keterangan ini menggarisbawahi bahwa persoalan bukan sekadar keterlambatan pengembalian kendaraan, melainkan hilangnya total kendali atas aset publik selama periode yang cukup panjang. Dalam tata kelola pemerintahan daerah, kendaraan dinas yang dipinjamkan antar-lembaga tetap menjadi tanggung jawab penerima pinjam. Ketidakhadiran mobil selama hampir delapan bulan tanpa justifikasi administratif membuka ruang interpretasi bahwa kendaraan tersebut telah dialihkan ke kepentingan pribadi.

Mekanisme Pemberhentian dan Dasar Hukumnya

Pemberhentian sementara Husni Mustofa tidak diambil secara sepihak oleh KPU Langkat sendiri. Keputusan itu berpijak pada surat KPU RI bernomor 231 tahun 2026, tertanggal 6 Juli 2026. Prosesnya diawali dengan pemeriksaan yang dilakukan KPU Sumatera Utara terhadap kinerja dan tata kelola KPU Langkat. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian menjadi dasar rapat pleno yang menghasilkan rekomendasi pemberhentian sementara.

Secara prosedural, pemberhentian sementara berbeda dari pemberhentian tetap. Status “sementara” berarti Husni masih berpeluang kembali ke jabatannya apabila dugaan pelanggaran tidak terbukti atau apabila proses di tingkat yang lebih tinggi menghasilkan keputusan yang memihaknya. Namun, selama masa pemberhentian, seluruh kewenangan ketua KPU Langkat dialihkan kepada pelaksana tugas.

Imran Lubis kini menduduki posisi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Langkat. Pengangkatan Plt ini memastikan bahwa agenda kerja lembaga — termasuk persiapan tahapan pemilu di tingkat kabupaten — tidak terhenti di tengah kekosongan kepemimpinan definitif.

Arah Kasus: Menuju DKPP

Agus Arifin menyampaikan bahwa KPU RI telah mendengar langsung perkembangan kasus ini. Lebih lanjut, KPU RI bersama KPU Sumatera Utara sedang menyusun aduan resmi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga DKPP merupakan badan yang berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, termasuk anggota KPU di semua tingkatan.

Langkah pengaduan ke DKPP menandakan bahwa persoalan ini tidak akan berhenti pada level administratif internal. Jika DKPP menerima dan memeriksa aduan tersebut, Husni Mustofa berpotensi menghadapi sidang etik yang dapat berujung pada sanksi mulai dari teguran tertulis, pemberhentian dari jabatan ketua, hingga pemberhentian tetap dari keanggotaan KPU Langkat. Proses di DKPP bersifat independen dan hasilnya mengikat bagi lembaga yang bersangkutan.

Implikasi bagi Tata Kelola Aset Publik dan Kredibilitas KPU

Kasus ini menyentuh dua isu yang saling berkaitan. Pertama, pengelolaan aset publik di lingkungan pemerintah daerah dan lembaga negara. Kendaraan dinas, meskipun dipinjamkan antar-lembaga, tetap merupakan milik negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya setiap saat. Ketidakhadiran mobil selama berbulan-bulan tanpa mekanisme pelaporan yang jelas mengindikasikan lemahnya kontrol internal atas aset operasional.

Kedua, kredibilitas institusional KPU sebagai penyelenggara pemilu. KPU Langkat bertanggung jawab atas pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat kabupaten — mulai dari pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, hingga pengawasan hari pemungutan suara. Ketika ketua lembaga tersebut harus diberhentikan sementara karena dugaan penggelapan kendaraan, pertanyaan publik tentang integritas dan akuntabilitas lembaga menjadi sulit dihindari. Masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya berhak mengetahui bahwa penyelenggara pemilu di daerahnya dikelola dengan standar tata kelola yang memadai.

Ke depan, kasus ini dapat menjadi preseden bagi penguatan mekanisme audit berkala atas aset yang dipinjamkan antar-lembaga di lingkungan KPU dan pemerintah daerah. Tanpa pengawasan periodik dan pelaporan keberadaaan kendaraan secara rutin, celah serupa berpotensi terulang di daerah lain. Bagi KPU Langkat sendiri, masa transisi kepemimpinan di bawah Imran Lubis menjadi ujian untuk memastikan bahwa agenda elektoral tetap berjalan tanpa terganggu oleh persoalan internal yang sedang diproses di tingkat yang lebih tinggi.